Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun Minta Publisher Rights Segera Diwujudkan untuk Sehatkan Pers Nasional

Draf publisher rights hasil pembahasan konstituen Dewan Pers dengan para pemangku kepentingan juga telah diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).  

Hanya saja, hingga akhir Oktober 2023, belum ada tanda-tanda Presiden Jokowi meneken draft regulasi tersebut.

Pada Selasa, 11 Juli 2023, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendatangi Kantor Dewan Pers untuk mempertanyakan perkembangan regulasi publisher rights yang ditunggu-tunggu industri media siber.

Ketua Umum AMSI (waktu itu), Wenseslaus Manggut, mengatakan regulasi tersebut perlu segera diterbitkan agar tidak menimbulkan persepsi seolah pemerintah lebih berpihak pada platform global dibandingkan keberlangsungan perusahaan pers nasional.

"Kita semua mengikuti perkembangan dan proses penyusunan publisher rights. Kami minta update-nya karena perkembangan dunia digital cepat sekali," tutur Wens dalam siaran pers yang diterima Wartakotalive.com.

Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, menyambut baik inisiatif AMSI untuk mengawal perkembangan pembahasan publisher rights.

Menurut Agung, ada 17 pasal yang hingga kini menjadi persoalan dengan tiga poin utama, yakni business to business, data, dan algoritma.