Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun Minta Publisher Rights Segera Diwujudkan untuk Sehatkan Pers Nasional

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Dominasi platform digital yang seolah tidak terbendung menjadi salah satu penyebab merosotnya pendapatan perusahaan pers (media jurnalistik) dalam lima tahun terakhir ini.

Para pemasang iklan kini banyak memiliki beriklan di media non-jurnalistik (bisa disebut juga sebagai media sosial/medsos) karena biayanya jauh lebih murah  dibanding di media massa jurnalistik.

Hal itu terungkap dalam diskusi antara peserta Banten Journalist Training Camp (BJTC) dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Hendry Ch Bangun, di Taman Wisata MBS, Kota Serang, Banten, Selasa (24/10/2023). Diskusi diselenggarakan oleh PWI Banten.

Menurut Hendry, salah satu solusi terkait permasalahan tersebut adalah terwujudnya "publisher rights", yaitu aturan atau regulasi yang mewajibkan platform digital  memberi nilai ekonomi pada perusahaan pers yang berita atau kontennya diambil.

Dengan adanya regulasi ini, kata Hendry, media massa akan memperoleh semacam royalti atas konten yang dipublikasi dan dibagikan secara luas di platform digital seperti medsos, search engine, dan news aggregator.

"Ini perlu peran aktif dan niat baik pemerintah untuk mewujudkan regulasi tersebut demi menyehatkan industri pers nasional," ujar Hendry dalam siaran pers yang diterima Wartakotalive.com hari ini.

Namun, dia mengaku pesimis aturan tersebut dapat segera diwujudkan oleh pemerintah  mengingat pola pikir pemerintah yang masih menganggap bahwa media adalah "penganggu" pemerintah.

Baca juga: Penggunaan Platform Digital Diyakini Mampu Mudahkan Proses Pembelajaran Siswa

Begitupun dengan DPR, Hendry mengatakan, sebagian anggota parlemen masih beranggapan Pers adalah lawan politik mereka yang tidak bertanggung jawab.

"Mereka (pemerintah-Red) selalu melihat berita dari sisi negatif saja. Mereka tidak mau memahami tujuan  kritik yang disampaikan media. Padahal kita sudah sangat bertanggung jawab dan sesuai etika saat menulis berita," ucap Hendry.

Meski begitu, dia tidak menafikan bahwa ada bantuan pemerintah kepada media maupun organisasi wartawan. Namun, tujuan bantuan seperti ada niat pembungkaman atas kritik kepada pemerintah.

"Untuk itu, saya berharap kepada media ataupun organisasi untuk tetap kritis meskipun telah mendapat bantuan. Sebab, dana yang diberikan kepada kita itu adalah uang kita sendiri, yang kita berikan melalu pajak atau retribusi," paparnya.

Lebih lanjut Hendry berharap pemerintah mau memikirkan solusi terbaik terkait fenomena merosotnya pendapatan media ini.

Kata dia, pemberitaan subsidi bukan solusi terbaik, karena hanya bersifat sementara.

"Lebih baik segera wujudkan aturan publisher rights, sehingga pendapatan media menjadi lebih jelas dan berkesinambungan," ujar Hendry.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada 9 Februari 2023 di Medan, Sumatera Utara, menjanjikan bahwa regulasi terkait publisher rights selesai dalam waktu sebulan.