Satu Tahun Heru Budi Hartono: Manusia Nilai Tertinggi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Genap satu tahun sudah Heru Budi Hartono menjabat sebagai Pj. Gubernur DKI Jakarta.

Secara objektif PDIP, sebagai partai peraih kursi terbanyak hingga 25 orang tersebut mengatakan bahwa Heru Budi Hartono berhasil mengakselerasi pembangunan di Jakarta demi kepentingan masyarakat.

Mengurus kepentingan publik kiranya tidak semudah berretorika atau menanti mukjizat bak membalikkan telapak tangan.

Adalah gegabah dan pesimis manakala melihat keruwetan simpul-simpul metropolit dengan lari kepada argumen-argumen etis-rohani.

Peneliti Kebijakan Publik GMT Institute Jakarta, Agustinus Tamtama Putra mengatakan, kebijakan publik perlu ditangani dengan strategi-strategi dan langkah taktis jenius yang memang riil.

"Kiranya tidak banyak pemimpin yang memiliki kemampuan begini. Pemimpin yang memiliki visi ke depan dan sanggup tetap dengan tangan dingin namun kuat mampu mengurai benang kusut dari kompleksnya kehidupan Jakarta," sebutnya. 

Lebih lanjut dikatakan, Heru Budi Hartono adalah satu dari pemimpin dengan karakter tenang yang sanggup menangani persoalan Jakarta.

Bahwasanya, masyarakat secara kasat mata merasakan manfaat terobosan Heru Budi Hartono misalnya sodetan kali Ciliwung yang selama lima tahun tidak tersentuh, terbengkalai, mangkrak dan tercemar.

"Penghijauan berjalan dengan masif dan efektif, sebuah gebrakan ekologis yang memang niscaya untuk Jakarta, bukan kontraproduktif seperti ketika pohon-pohon di Monas ditebangi," tambah Tamtama.

Ia menyebutkan, kejujuran publik ialah ketika hal-hal baik memang dikatakan baik dan yang tidak baik dikatakan senyatanya tanpa gincu dan bumbu yang menor lagi culas.

Pembenaran-pembenaran yang irasional dan sentimental seharusnya sudah mulai ditinggalkan di era yang penuh dengan keterbukaan dan perkembangan saat ini.

"Batu ujian dan tes dari seorang pemimpin ialah apakah ia sanggup menjalankan amanahnya secara nyata dalam bentuk kebijakan dan aksi konkret untuk kebaikan masyarakatnya," ujar Tamtama.

"Jika banyak kritikan dan sindiran karikatural yang beredar dalam masyarakat, yang bersangkutan hendaknya punya rasa malu dan segera berbenah serta introspeksi dengan bertanya, “layakkah saya mengemban tanggung jawab moral yang besar sebagai pemimpin ini?”," tambahnya.

Maka tidak mengherankan misalnya Perdana Menteri Inggris Lizz Truss mengumumkan pengunduran dirinya pada Oktober 2022 lalu hanya selang enam minggu setelah diangkat.

"Pemimpin juga seyogyanya adalah dia yang berani mundur jika ada hal-hal yang memang tidak bisa ia tangani. Namun agaknya, pemimpin yang demikian tidak banyak di negeri ini," ungkap Tamtama.

Tidak perlu silau
 
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan bahwa Heru Budi Hartono sanggup melakukan pembenahan data-data warga miskin Jakarta dengan koordinasi lintas stakeholder seperti Kementrian Sosial.

Hal ini kiranya hanya satu buih riak dari semesta apresiasi untuk Heru Budi Hartono yang memang piawai menangani Jakarta.

Secara objektif dan berkala, Heru Budi Hartono tiap triwulan menjalani evaluasi dari Kemendagri sebagaimana beliau juga dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian.

Dalam berbagai evaluasi itu, Heru Budi Hartono memaparkan sejumlah pencapaian program di Jakarta antaranya penanggulangan kemacetan, penanganan banjir, penataan transportasi publik, program deliberasi sosial kemasyarakatan, peningkatan pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek lainnnya.

"Pemimpin yang baik adalah dia yang memang sudah teruji dalam tugas dan tanggung jawabnya. Ke depan bolehlah kita optimis bahwa Jakarta akan semakin baik dalam berbagai bidang," sebut Tamtama.

Tanpa harus tenggelam dalam euphoria dan silau akan pujian, Tamtama berharapa bahwa Heru Budi Hartono sanggup tetap sederhana dan rendah hati namun tegas dan gesit dalam menahkodai Jakarta mengarungi arus sungai globalisasi semakin besar.

Manusia adalah nilai tertinggi

Di tengah jaman yang ditandai dengan keterpecahan (fragmented-society), dengan egoisme dan sikap indifferent (aku-aku, kamu-kamu), dikotomis, segmentaris, segregatif dan oportunis, yang dibutuhkan manusia sekarang ialah “memanusiakan manusia”, menjadi solider dan punya sensitivitas.

Demikian pula dalam kaitannya dengan kebijakan publik. Yang paling dibutuhkan masyarakat sekarang ialah kepedulian dan perhatian, cinta dan bukan kepalsuan dari para pemimpin.

Berdasarkan intuisi dan rasa kolektif masyarakat, dapatlah dirasakan mana pemimpin yang sungguh-sungguh berjuang untuk kesejahteraan umum dan mana yang hanya memanfaatkan suara rakyat untuk berkuasa lalu menggunakan kekuasaan tersebut untuk keuntungan dan kelimpahan keluarganya sendiri.

"Heru Budi Hartono sungguh memikirkan Jakarta dan manusia di dalamnya. Manusia adalah nilai yang paling tinggi bagi dan dalam dirinya sendiri," ungkap Tamtama.

Memanusiakan warga Eks Kampung Bayam

Aspek manusiawi senantiasa dipertimbangkan dalam pemutusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Contoh paling aktual ialah pemindahan warga eks Kampung Bayam. Bahwasanya mereka yang sebelumnya cukup lama tinggal secara tidak manusiawi di tenda darurat di area lapangan JIS, kini oleh Heru Budi Hartono dimanusiawikan dengan ditempatkan di rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, di tower 3 lantai 12 dan 13.

Warga menempati unit rusun dengan tipe 36 dan sudah dilengkapi dengan kamar, ruang tamu, kamar mandi dan dapur serta tersedia puluhan balkon untuk menjemur pakaian.

Pemprov DKI dalam hal ini Heru Budi Hartono, menggratiskan biaya sewa dari unit rusun yang warga tempati.

Masyarakat hanya membayar listrik dan air di tempat yang sangat layak ini, lengkap dengan fasilitas umum seperti masjid dan taman untuk anak-anak.

"Saya secara pribadi angkat topi demikian juga GMT Institute Jakarta mengapresiasi tinggi prakarsa yang manusiawi, humanis, solider dan mulia dari Heru Budi Hartono ini," ungkap Tamtama.

Kebijakan publik memang niscaya demi manusia. Manusia adalah nilai tertinggi yang tidak bisa diganggu gugat. Apapun kebijakannya, kebaikan manusia adalah nilai yang paling tinggi.

Mengisi rumah kosong

Tamtama juga menyoroti kebijakan publik yang dilakukan oleh Heru Budi Hartono,  misalnya terkait perumahan rakyat dan kawasan pemukiman memang tidak bisa dilepaskan dari aspek dan pertimbangan humanis.

Menurutnya, memang harus diakui bahwa persoalan krusial di Jakarta di antaranya adalah ketersediaan tempat tinggal di tengah semakin padatnya jumlah penduduk, semakin sempitnya lahan terbuka dan semakin tingginya harga jual tanah.

Ada pula ironi begitu banyak rumah yang kosong (mewah dan standar) dan tidak ditempati sehingga rusak begitu saja, sementara ada yang tidak punya rumah, di kolong jembatan atau di permukiman kumuh. Mungkin bisa dipikirkan aspek keberimbangan sosial terkait ironi ini.

Itulah yang kemudian disadari oleh Heru Budi Hartono, dalam hal ini pemindahan eks warga Kampung Bayam. Ada ide lain juga seperti misalnya melalui pembangunan rumah susun atau TOD dengan skema yang memudahkan masyarakat, juga pengecekan rumah-rumah kosong yang tidak dihuni di seantero Jakarta.

Jika tidak dipakai, bisa mungkin disewa untuk para tunawisma dengan perjanjian hitam di atas putih. Dengan demikian tidak ada lagi fenomena perkampungan di bawah kolong tol atau gelandangan.

UU Kekhususan harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan tempat tinggal yang layak bagi warga Jakarta, sehingga tidak seorang pun di Jakarta ini harus tidur di pinggir jalan atau di bawah jembatan. Itulah solidaritas dan sensitivitas.

Perihal kebudayaan

Jakarta menjadi rumah bersama bagi semua suku, ras dan agama. Aspek diversitas ini telah menjadikan Jakarta sebagai kota multikultural, kendati pada mulanya Jakarta ditempati oleh Suku Betawi.

Suku Betawi hendaknya tidak dianggap sepi, atau hanyalah berupa ondel-ondel yang berkeliling meminta sumbangan sebagaimana banyak di jalan-jalan.

Bagaimana dinas kebudayaan mengakomodasi budaya Betawi menjadi PR besar. Namun bukan banyak Betawi, setiap budaya lain dengan sukunya masing-masing memiliki perangkat adat istiadat yang mengatur cara hidup masyarakatnya.

Menurut Tamtama, Adat istiadat ini perlu mendapat payung hukum sebagai sebuah otoritas sendiri sehingga dilindungi dengan adanya intervensi pemerintah.

Adat istiadat bahkan bisa sebagai salah satu sumber atau inspirasi regulasi, sehingga nilai dan kekayaan budaya tersebut semakin mengakar dalam hidup bersama dan dengan sendirinya akan lestari.

Inventarisasi hukum adat yang bersumber dari budaya itu harus dilakukan untuk kemudian diadopsi ke dalam domain UU kekhususan Jakarta, demi memanusiakan manusia di tengah gempuran globalisasi dan roda jaman.

"Identitas tetap harus diutamakan dalam kebijakan publik," tandas Tamtama.