Pilpres 2024
Ini Pidato Anwar Usman, Ketua MK Ipar Jokowi yang Dinilai Langgar Kode Etik dan Peraturan MK
Berikut pidato Ketua MK Anwar Usman, ipar Jokowi soal batas usia minimal capres-cawapres yang diduga melanggar kode etik dan Peraturan MK
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pidato atau kuliah umum yang dilontarkan Ketua Mahmakah Konstitusi (MK) Anwar Usman di salah satu kampus di Semarang, Jawa Tengah, 9 September 2023 lalu, menjadi sorotan publik karena diduga melanggar kode etik dan Peraturan MK.
Sebab dalam pidatonya, Anwar Usman yang merupakan adik ipar Presiden Jokowi, menyinggung soal uji materil batas usia capres-cawapres yang kini masih ditangani MK.
Dalam kuliah umum itu, terkesan Anwar Usman akan mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres bagi mereka yang berusia di bawah 40 tahun.
Sehingga banyak pihak yang menyebutkan MK akan membuka jalan bagi Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024.
Dari sini pula, sejumlah pihak akhirnya menyebut MK bukan lagi Mahkamah Konstitusi tetapi Mahkamah Keluarga, yang akan membantu membangun dinasti politik Jokowi.
Potongan pidato atau kuliah umum Anwar Usman itu viral dan beredar di media soal.
Baca juga: Kritik Dinasti Politik Jokowi Hingga Mahkamah Keluarga, Denny Siregar Ditendang dari Cokro TV
Potongan pernyataan Anwar Usman yang dianggap melanggar kode etik tersebut awalnya diunggah di akun X (Twitter) @NarasiNewsroom.
Berikut potongan pidato Anwar Usman tersebut.
"Pro kontra pasti ada. Nah termasuk tadi, masalah usia batas minimal (capres-cawapres),"
"Saya sekali lagi tidak bermaksud, karena belum putus ya, belum putus ini."
"Insya Allah, Pemeriksaannya sudah selesai tinggal nunggu putusan."
"Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang, umur 16 an tahun," ujarnya.
"Muhammad Al Fatih yang melawan kekuasaan Bizantium, menjadikan, mendobrak Konstantinopel sekarang menjadi Istanbul,"
"Usianya berapa? 17 tahun,"
"Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan,"
Anwar Usman
ketua MK
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jokowi
Ipar Presiden Jokowi
Kode Etik MK
Peraturan MK
Mahkamah Konstitusi
mahkamah keluarga
dinasti politik
Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Tegaskan Pemangkasan Makan Bergizi Rp 7.500 Cuma Isu |
![]() |
---|
Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Mardani Ali Sera Sebut Perlu Banyak Menyerap dan Siapkan Diri |
![]() |
---|
Menko PMK Muhadjir Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Dibahas Dalam Rapat Kabinet |
![]() |
---|
AHY Dukung Prabowo Tambah Pos Kementerian dan Tak Persoalkan Berapa Jatah Menteri untuk Demokrat |
![]() |
---|
Prabowo-Gibran Ngopi Santai di Hambalang, Gerindra: Sangat Mungkin Bahas Format dan Formasi Kabinet |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.