PKB Belum Coret, Edward Tannur Terdaftar Jadi Caleg DPR RI, Tenar Berkat Anak Bunuh Pacar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Politisi PKB Edward Tannur sedang galau. Jelang Pemilu 2024 digoyang ulah anak kesayangan.

Seperti diketahui, Edward Tannur mendadak tenar dalam beberapa hari terakhir, namun bukan karena prestasi.

Tapi, pria asal NTT itu digoyang berita putranya, Gregorius Ronald Tannur (31) menganiaya sang pacar Dini Sera Afrianti (29) hingga tewas.

Baca juga: Edward Tannur, Anggota DPR yang Anaknya Bunuh Wanita Muda di Surabaya Kaya Raya, Ini Datanya

Penganiayaan yang dilakukan Ronald Tannur sungguh luar biasa, sangat biadab, hingga pengacara kondang Hotman Paris menyorotnya.

Hotman Paris pun telah menyiapkan tim hukum untuk membantu keluarga almarhum Dini Sera jika ingin dibantu.

Terlepas dari kasus kriminal itu, ternyata Edward Tannur sedang sibuk menggalang dukungan untuk Pemilu 2024.

Sebab, dikutip dari Daftar Caleg Sementara (DCS) PKB yang tercatat di KPU RI, Edward Tannur akan maju lagi di Pemilu 2024, sebagai caleg DPR RI di daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II.

Baca juga: PKB Sebut: Edward Tannur Ayah dari Pelaku Penganiaya Dini Akan Kawal Penegakan Hukum Anaknya

Saat ini Edward Tannur diketahui sudah duduk sebagai anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB.

Edward Tannur menjabat anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan.

Dapil NTT II meliputi Kabupaten Kupang, Rote Ndao, dan Sabu Raijua.

Pria berkulit putih ini memiliki latar belakang pengusaha, maka jangan heran bila kaya raya.

Baca juga: Curhat Wanita Surabaya Sebelum Tewas Dianiaya Kekasih, Terjebak di Hubungan Toxic

Pria kelahiran Atambua, 2 Desember 1961 itu memiliki usaha di bidang konstruksi hingga swalayan.

Edward Tannur pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2005-2009.

Edward juga menjadi Ketua DPC PKB Kabupaten TTU pada 2006 hingga sekarang.

Pada periode 2019-2024, Edward berhasil lolos ke Senayan dan menjabat sebagai Anggota DPR RI Komisi IV.