Polemik Pulau Rempang, Kajari Batam Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah, Pakar: Berdialog dan Diskusi

WARTAKOTALIVE.COM - Belum lama ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal permasalahan di Pulau Rempang, Batam.

Menurut Presiden Jokowi, polemik di Pulau Rempang dikarenakan komunikasi yang kurang baik.

Padahal menurut Presiden Jokowi, sudah ada kesepakatan jika masyarakat akan diberi lahan 500 meter dan bangunan tipe 45.

"Itu komunikasi yang kurang baik. Saya kira kalau warga diajak bicara dan diberi solusi karena di situ sebenarnya ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45."

Baca juga: Kembali Rusuh di Pulau Rempang! Kompolnas Sampai Turun Tangan!

Baca juga: PBNU Sebut Tak Dilibatkan dalam Proses Penggusuran di Rempang, Gus Yahya: Jangan Korbankan Warga!

Baca juga: Sahabatnya Diperiksa Polisi karena Kasih Makan Warga Rempang, Bagaimana Nasib Ustaz Abdul Somad?

"Tapi ini kurang dikomunikasikan secara baik sehingga terjadi masalah. Besok atau lusa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan ke sana memberikan penjelasan terutama siapa saja yang akan mendapatkan penggantian tersebut," ucapnya beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini akui pihaknya siap menjembatani komunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat setempat, terkait permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang.

"Kejaksaan Negeri Batam khususnya Bidang Datun menyediakan diri sebagai penyambung komunikasi antara pemangku kebijakan dengan masyarakat dan sebaliknya," ujar Herlina di Jakarta, pada Jumat (15/9/2023).

Pihaknya pun mengaku sangat prihatin atas kondisi yang terjadi di Batam.

Namun senada dengan pernyataan Jokowi, ia meyakini inti permasalahannya adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.

"Untuk itu, kami mohon semua pihak dapat menahan diri untuk tidak perkeruh suasana dengan memberikan komentar-komentar yang dapat memicu kemarahan masyarakat. Mari kita jaga kota Batam yang tercinta ini agar tetap tenang dan nyaman," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai tak hanya komunikasi yang bisa dijadikan solusi dari penyelesaian masalah Pulau Rempang.

"Bukan hanya diselesaikan hanya dengan komunikasi, tetapi persoalan-persoalan lain harus didudukkan, persoalan hukum, persoalan ketidakadilan, persoalan katakanlah ekonomi."

"Meski masalah Rempang mungkin complicated tetapi saya yakin penyelesaiannya dapat dilakukan dengan komunikasi," kata Emrus.

Lalu komunikasi seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, agar dapat mencegah gesekan antara masyarakat tidak terjadi?

"Saya melihat proyek Rempang ini tidak dimulai dengan komunikasi yang strategis, efektif, persuasif dan partisipatif. jadi saya melihat di awal tidak dilakukan ini, sehingga menimbulkan persoalan. Coba saja semuanya dimulai dengan komunikasi misalnya berdialog, diskusi dan mendengar."