Bukan Menghindar, Ini Alasan Cak Imin Mangkir dari Panggilan KPK Soal Kasus Dugaan Korupsi Kemenaker

"Kalau Muhaimin Iskandar menolak untuk dijadikan calon wakil presiden Anies Baswedan, diduga keras tidak akan dijadikan target penyelidikan," tulis Musni Umar.

"Itu sebabnya para ketua umum partai politik selain Surya Paloh tidak berani mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden tanpa restu presiden Jokowi," bebernya.

Namun, lanjutnya, keberanian Surya Paloh mencapreskan Anies Baswedan menjadikan Johny G. Plate selaku Sekjen Partai NasDem sebagai tumbal dengan dalih pemberantasan korupsi.

"Pertanyaannya, apakah keberanian Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan akan menjadi tumbal politik berikutnya atas nama pemberantasan korupsi?" tanya Musni Umar.

"Kita berdoa tidak terjadi. Politik cawe-cawe bisa menjadi kenyataan bila publik diam. Wallahu a'lam bisshawab," tutupnya.

Alasan KPK Panggil Cak Imin

Dikutip dari Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan akan memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) tahun 2012.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu mengatakan, pejabat yang saat itu menjabat di Kemenaker dimungkinkan untuk dipanggil dan dimintai keterangan.

Termasuk, Cak Imin yang diketahui menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014.

"Semua pejabat di tempus (waktu) itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B. Lalu, si B tidak kita mintai keterangan kan itu janggal," ujar Asep kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

"Jadi semua yang terlibat yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan," katanya lagi.

Asep mengatakan, KPK saat ini melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu kejadian, yaitu 2012.

KPK mendapatkan laporan dan ditindaklanjuti untuk disesuaikan dengan waktu peristiwa kejahatan itu terjadi.

"Kalau kejadiannya tahun itu, ya siapa yang menjabat di tahun itu. Tentunya yang sekarang itu upayanya melakukan upaya paksa, melakukan penggeledahan. Itu pun mencari bukti-bukti yang di tahun itu terkait itu," ujar Asep.

Sebelumnya diketahui, dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI terungkap ketika tim penyidik KPK menggeledah kantor Kemenaker dan sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat pada 18 Agustus 2023.

Salah satu ruangan yang digeledah adalah milik Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker, I Nyoman Darmanta.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga membenarkan perkara baru yang sedang diusut KPK di Kemenaker.

Alex tidak menampik bahwa pihaknya menggeledah dua lokasi tersebut. Namun demikian, ia tidak mengetahui barang bukti apa yang telah disita.

“Bisa ditanyakan ke penyidiknya,” kata Alex pada 19 Agustus 2023.

Belakangan, KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Tetapi, identitasnya belum diungkapkan ke publik.

KPK hanya menyebut dugaan korupsi itu menyangkut kerugian negara dari nilai kontrak proyek lebih dari Rp 20 miliar.

Tanggapan Anies

Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin baru dideklarasikan menjadi Bakal pasangan calon presiden dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, Jumat (2/9/2023).

Namun, 1 hari sebelum deklarasi, mengemuka berbagai pemberitaan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2012. Di masa itu Cak Imin yang menjadi menterinya.

Muncul berbagai isu, bahwa pengungkapan kasus itu untuk menjegal Cak Imin.

Anies Baswedan saat dimintai komentar soal isu penjegalan tersebut, menjawab santai dan singkat. Dia yakin proses pencalonannya bersama Cak Imin tetap berjalan lancar.

"Insya Allah semuanya lancar," ujar Anies saat menghadiri acara bersama ribuan massa dari Partai PKS di Halaman Gedung Astaka, Deli Serdang, Minggu (3/9/2023).

Sebelumnya dalam sambutannya Anies juga mengatakan bahwa bergabung PKB akan semakin menguatkan Koalisi Untuk Perubahan untuk Persatuan.

"Insya Allah makin solid dan ikhtiar perubahan makin kuat," ujar Anies saat memberikan sambutan.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, dugaan korupsi tersebut terkait pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan nilai kontrak lebih dari Rp 20 miliar.

Adapun Kemenakertrans saat ini telah berubah menjadi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“Terkait di Kemenakertrans, di Kemenakertrans itu tempusnya tahun 2012,” ujar Asep, Kamis (1/9/2023).

Asep mengungkapkan, salah satu tersangka dalam kasus korupsi itu berinisial RU yang pada 2012 menjabat sebagai salah satu direktur jenderal (dirjen).

Namun demikian, Asep enggan menjelaskan lebih lanjut korupsi itu terjadi pada era kepemimpinan menteri siapa.

“Siapa menterinya tinggal di-search di Google tahun 2012 siapa yang menjabat sebagai menteri, silakan,” kata Asep.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) saat itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Ia dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menakertrans periode 2009-2014.

Menurut Asep, dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi TKI merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan.

“Jadi, kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya, waktu kejadiannya kapan,” ujar Asep.

Baca Berita WARTAKOTALIVE.COM lainnya di Google News