Kesampingkan Ego Dendam, Putri Gus Dur Berharap Kasus Korupsi Tidak Jegal Cak Imin di Pilpres 2024

"Saya mengucapkan selamat kepada bapak Anies Rasyid Baswedan dan bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres 2024 ke depan. Semoga sukses," tutur AHY.

Sebagai informasi, Majelis Tinggi Partai (MTP) menggelar rapat dengan Ketua MTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kediaman SBY, di Cikeas, Bogor, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Jelang Pilpres 2024, KPK Jegal Cak Imin, Gus Choi: KPK Ini Aneh, Penegak Hukum atau Alat Politik?

Adapun rapat tersebut digelar oleh MTP Demokrat, sebagai tindak lanjut adanya wacana duet Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk maju di Pilpres 2024.

Usai menggelar rapat, Sekretaris MTP Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, bahwa hasil dari rapat memutuskan untuk mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Andi Mallarangeng di Kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2023) malam. 

"Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024," ucap Andi.

Tak hanya melepas dukungan, bahwa Partai Demokrat juga tidak lagi bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Nasdem dan PKS.

"Kedua partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan untuk Persatuan karena terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini," ujar Andi.

"Demikian dua keputusan rapat MTP yang berlangsung di Cikeas," lanjutnya. 

Sebelumnya, Andi menyebut, ada kemungkinan posisi Partai Demokrat untuk meninggalkan koalisi yang digagas bersama NasDem dan PKS itu.

"Ya kalau kader Demokrat tidak mau lagi, masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati kita," ujar Andi.

Hanya saja, saat ini rapat MTP yang akan mengeluarkan hasil soal posisi Demokrat itu belum dilaksanakan.

Sebab, keputusan atau kewenangan tersebut berada dalam ranah MTP Demokrat.

"Harus tidak lagi bersama atau dengan koalisi perubahan dan persatuan itu, itu adalah keputusan dan ranah dari kewenangan MTP Demokrat," imbuhnya. 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News