Kesampingkan Ego Dendam, Putri Gus Dur Berharap Kasus Korupsi Tidak Jegal Cak Imin di Pilpres 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anies Baswedan resmi berduet dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal capres dan bakal wapres di Pilpres 2024.

Duet Anies-Cak Imin dideklarasikan di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).

Usai duet dideklarasikan muncul kasus korupsi yang menyeret nama Cak Imin.

Dengan begitu, KPK mengaku membuka peluang untuk memeriksa Cak Imin atas dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2012.

Cak Imin pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era SBY periode kedua tepatnya tahun 2009 hingga 2014.

Putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid buka suara terkait hal tersebut.

Alissa tidak suka apabila kasus korupsi yang menyeret nama Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dipakai untuk menjegal di Pilpres 2024.

Baca juga: Alissa Wahid Prihatin KPK Jegal Cak Imin, Gus Yaqut: Jangan Pilih Capres yang Pernah Membelah Umat

Meski tidak suka dengan Cak Imin, Alissa tidak sepakat apabila kasus korupsi Cak Imin digunakan untuk komoditas politik.

Menurut Alissa, kasus korupsi yang dipakai untuk menjegal lawan dalam politik sangat membahayakan masa depan bangsa.

Hal itu diungkapkan Alissa Wahid di akun Twitternya pada Minggu (3/9/2023).

“Di sisi lain, (walau saya bermasalah dg Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sbg bahan jegal2an. Itu bahaya bagi masa depan bangsa,” tulis Allissa.

Alissa menerangkan bahwa pernyataannya ini tidak hanya berlaku pada kasus Cak Imin, tetapi semua kasus korupsi siapapun jangan dijadikan bahan untuk menjegal lawan politik.

Baca juga: Sebenci-bencinya Alissa Wahid ke Cak Imin, Dia Tak Rela Sepupunya Itu Dijegal dengan Isu Korupsi

Sebab hal itu kata Alissa sama saja dengan menggadaikan kedaulatan hukum di Indonesia untuk kepentingan lima tahun saja.

Alissa pun berharap isu tersebut tidak benar dan tidak terjadi.

Kata Alissa, walaupun cs Cak Imin meremehkan Gusdurian karena hanya berisi 150 orang namun setidaknya hingga kini organisasi tersebut masih berpandangan lurus.

Di mana mereka akan tetap bersikap adil dan memikirkan Indonesia juga mengesampingkan ego dendam.

Sebab tidak ada yang boleh menggadaikan ideologi demi jabatan dan kekuasaan.

“Walaupun cs-nya Cak Imin meremehkan gusdurian yang katanya cuma 150 orang aja, setidaknya kami keukeuh mengambil keteladanan #GusDur untuk bersikap adil dan memikirkan Indonesia, tidak mikir hanya balas dendam, dan tidak menggadaikan ideologi demi jabatan dan kekuasaan,” jelasnya. 

Baca juga: Alissa Wahid Bantah Tudingan Anggota DPR PKS yang Sebut Layanan Katering Haji Indonesia Dihentikan

Diketahui bahwa hubungan keluarga Gus Dur dan Cak Imin tidak baik karena isu kudeta PKB yang dipimpin oleh Gus Dur.

AHY Move On

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespon deklarasi Anies Rasyid Baswedan bersama Ketua Umum Partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

Anies - Cak Imin atau disebut (Amin) telah deklarasikan sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu (2/9/2023) sore.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan pernyataannya di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

AHY menyatakan, bahwa pihaknya akan membuka lembar baru atau disebut "Move On". 

"Mari kita buka lembaran baru ke depan, kita harus segera move on. Hari ini kami keluarga partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyosongsong peluang peluang baik di depan," ujar AHY. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Respon AHY terhadap Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024

"Mengapa? Karena pada akhirnya negara ini adalah negara yang besar, memerlukan pemikiran yang besar, dan tindakan tindakan yang besar,"lanjut AHY. 

AHY juga mengatakan, bahwa untuk tidak terjebak hal yang membuat kericuhan di Indonesia. 

"Jangan terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah sesama anak bangsa," kata AHY. 

"Kita tidak tahu dalam perjalanan ya ke depan kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerja sama untuk agenda besar kebangsaan," imbuhnya. 

Kemudian, AHY juga memberikan selamat kepada Bakal Calon Presiden Anies Baswedan dan Bakal Calon Wakil presiden Ketua Umum Partai Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

"Saya mengucapkan selamat kepada bapak Anies Rasyid Baswedan dan bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres 2024 ke depan. Semoga sukses," tutur AHY.

Sebagai informasi, Majelis Tinggi Partai (MTP) menggelar rapat dengan Ketua MTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kediaman SBY, di Cikeas, Bogor, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Jelang Pilpres 2024, KPK Jegal Cak Imin, Gus Choi: KPK Ini Aneh, Penegak Hukum atau Alat Politik?

Adapun rapat tersebut digelar oleh MTP Demokrat, sebagai tindak lanjut adanya wacana duet Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk maju di Pilpres 2024.

Usai menggelar rapat, Sekretaris MTP Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, bahwa hasil dari rapat memutuskan untuk mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan. 

Hal tersebut disampaikan oleh Andi Mallarangeng di Kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2023) malam. 

"Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024," ucap Andi.

Tak hanya melepas dukungan, bahwa Partai Demokrat juga tidak lagi bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Nasdem dan PKS.

"Kedua partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan untuk Persatuan karena terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini," ujar Andi.

"Demikian dua keputusan rapat MTP yang berlangsung di Cikeas," lanjutnya. 

Sebelumnya, Andi menyebut, ada kemungkinan posisi Partai Demokrat untuk meninggalkan koalisi yang digagas bersama NasDem dan PKS itu.

"Ya kalau kader Demokrat tidak mau lagi, masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati kita," ujar Andi.

Hanya saja, saat ini rapat MTP yang akan mengeluarkan hasil soal posisi Demokrat itu belum dilaksanakan.

Sebab, keputusan atau kewenangan tersebut berada dalam ranah MTP Demokrat.

"Harus tidak lagi bersama atau dengan koalisi perubahan dan persatuan itu, itu adalah keputusan dan ranah dari kewenangan MTP Demokrat," imbuhnya. 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News