Jakarta Sukses Salip India dan Malaysia, Jadi Kota dengan Polusi Udara Tertinggi di Dunia

“Kebijakan WFH bagi ASN itu bentuk dari solusi jangka pendek, dan tidak terlalu signifikan karena jumlah ASN Pemprov DKI hanya sekitar 2.500 orang, sedangkan pergerakan orang di Jakarta bisa mencapai 25 juta jiwa setiap harinya,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari pada Jumat (25/8/2023).

)“Faktanya macet masih terjadi, polusi tak berkurang,” sambung perempuan yang juga menjadi anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Viral Akun AI Tweet Soal 4 Warga Tangerang Jadi Tersangka Polusi Udara Jakarta-Statusnya Kena Banget

Baca juga: Pembakaran Limbah Elektronik Jadi Salah Satu Penyebab Polusi Udara di Jakarta, 4 Tersangka Ditangkap

Menurutnya, harus ada solusi dari tingginya mobilitas masyarakat di Jakarta.

Tentunya tergantung pada transportasi massal, karena bagaimanapun kendaraan menjadi penyumbang terbesar pada polusi udara.

“WFH tentu berdampak pada ekonomi, masyarakat harus terus bergerak agar ekonomi tetap stabil, Transportasi massal adalah jalan solusi terbaik saat ini maka Pemprov DKI bersinergi dengan pemerintah pusat unuk meningkakan mutu transportasi massal di DKI,” jelasnya.

Jika kendaraan listrik hari ini digembar-gemborkan, sambung Eneng, maka harusnya yang paling diutamakan adalah transportasi publik berbasis listrik.

Baca juga: Polusi Udara Jakarta Memburuk, Pemprov DKI dan Polisi Percepat Uji Emisi Kendaraan di Taman Anggrek

Bukan beralih ke kendaraan pribadi berbasis listrik, tapi masyarakat beralih ke transportasi publik yang berbasis listrik.

Selain beralih ke transportasi publik berbasis listrik, Pemprov punya pekerjaan rumah (PR) untuk menjangkau masyarakat di daerah penyangga dengan feeder busway.

“Saya melihat pemprov DKI perlu memperbanyak feeder busway berbasis listrik yang nantinya menjadi pilihan warga untuk mobilisasi diri,” imbuhnya.

Terakhir, Pemrov DKI perlu mengaktivasi kembali Mikrotrans untuk melayani warga yang tak terjangkau Transjakarta, feeder busway dan posisi yang pelosok atau jalan kecil.

Contohnya di kawasan Jakarta Barat, yang belum diaktifkan rute 78 Puri - Citraland, rute 79 Cengkareng - Kota, dan rute 107 Green Garden - Puri Beta.

“Jika semua transportasi umum bisa menjangkau warga-warga di semua wilayah maka tak ada alasan mereka untuk tidak beralih ke transportasi publik, apalagi yang berbasis listrik,” imbuhnya.

“Jika sudah menjadi kebiasaan warga menggunakan transportasi publik yang berkualitas, maka akan menjadi kultur dan udara bersih menjadi warisan bagi anak cucu kita kelak,” pungkasnya.

Beda Kualitas Udara Jakarta Setelah dan Sebelum Ditinggal Anies

Kualitas udara Jakarta kian memprihatinkan sejak sebulan lalu.