Pilpres 2024

Bantah Demokrat Soal Ada Pengkhianat, PKS Pastikan Koalisi Pendukung Anies Baswedan Masih Solid

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS membantah pernyataan Partai Demokrat soal ada partai yang berkhianat di kubu Bakal Capres Anies Baswedan.

Penulis: Desy Selviany | Editor: Sigit Nugroho
Kompas.com
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memastikan partai pengusung bakal capres Anies Baswedan masih kompak memenangi mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres 2024. 

Hal tersebut disampaikan Mardiono dalam acara 'Ngopi Bareng Ketum PPP' di Senayan Park, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2023)

"Kalau ada teman-teman misalnya berpikir ya atau tokoh-tokoh ya mengatakan, 'Oh PPP ini meninggalkan Golkar', tidak, tidak meninggalkan Golkar. PAN dengan Golkar juga tidak meninggalkan PPP," kata Mardiono. 

Mardiono menjelaskan bahwa piagam deklarasi perjanjian KIB memiliki tujuan yang mulia. 

Baca juga: Ada Rencana KKIR-KIB Dilebur jadi Satu, Muhaimin Iskandar Buka Pintu PAN Bergabung

Pasalnya, KIB dibentuk untuk saling merangkum gagasan untuk pembangunan bangsa.

"Jadi tidak kita bicara soal politik praktis semata untuk presidennya siapa dari Golkar atau PPP atau PAN, tidak, tidak seperti itu. Jadi koalisi KIB ini saya sebut sebagai koalisi yang mulia," jelas Mardiono. 

Mardiono menyatakan bahwa partai di KIB tidak serta merta saling meninggalkan, meski telah menentukan arah dukungan.

Menurut Mardiono, PPP, PAN dan Golkar sama-sama saling menghargai keputusan partai masing-masing.

Baca juga: KIB Masih Ada Meski Mimpi Mulai Berbeda, Zulhas: Kalau Bareng-bareng Nanti Jadi Sama

"Apakah kemudian ini ditinggalkan? Tidak. Karena di dalam koalisi itu kita sudah sepakat tidak akan mencampuri internalnya partai masing-masing," ujar Mardiono. 

"Jadi tidak ada masalah kemudian Golkar dengan PAN pada akhirnya ya bergabung dengan Gerindra yaitu sah-sah saja," lanjut Mardiono. 

Mardiono menuturkan bahwa perbedaan arah dukungan PPP, PAN dan Golkar tidak serta merta membuat KIB bubar.

Baca juga: Sambangi Markas PDI Perjuangan, Zulhas Singgung Nasib KIB: Masih Ada, tapi Mimpinya Sudah Beda

"Tetapi kalau kemudian apakah itu koalisi menjadi bubar? Setiap sebuah kumpulan forum atau apapun yang bertujuan mulia saya pikir ya nggak usah dibubarkan gitu ya, wong kita juga tidak saling mengganggu," tutur Mardiono. 

Mardiono pun membocorkan isi perjanjian KIB yang terdapat enam poin. 

Kemudian, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi pun membacakan enam poin berisikan perjanjian KIB. 

Mencermati perkembangan aspirasi rakyat dan dinamika kebangsaan dengan memandang pentingnya upaya untuk menegakkan kedaulatan rakyat demi menjaga persatuan, dan kesatuan negara Republik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 45,"bunyi isi perjanjian KIB. 

Maka kami DPP Partai Golkar, DPP Partai amanat nasional, DPP Partai Persatuan Pembangunan menyatakan tekad kuat sebagai berikut:

Pertama, Bersepakat membangun Sinergi politik antar partai golongan karya, partai amanat nasional, dan Partai Persatuan bangunan dalam sebuah dalam suatu koalisi. 

BERITA VIDEO: Sebut Amien Rais & Rizal Ramli Bak 'Macan Ompong' seusai Desak KPK Usut KKN, Ruhut: Dia Gak Berani

Kedua, Bersepakat untuk memadukan seluruh sumber daya yang kami miliki, untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan amanat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan pembukaan undang-undang Dasar 1945 

Ketiga, bersepakat menyukseskan Pemilu 2024 yang jujur adil dan terbuka, untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat Indonesia. 

Keempat, bersepakat membentuk kekuatan politik rakyat yang bertujuan memenangkan kehendak rakyat Indonesia, maka koalisi ini terbuka bagi seluruh komponen bangsa yang ingin bergabung bersama kami dalam semangat keindonesiaan itikad baik Demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia  

Kelima, bersepakat memenangkan pemilihan presiden sebagai jalan mewujudkan kesejahteraan rakyat, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berBhineka Tunggal Ika.

Keenam, bersepakat bahwa Koalisi Indonesia bersatu dijalankan dengan sistem kepemimpinan kolektif kolegial dengan mekanisme kepemimpinan yang didasarkan kepada kesetaraan dan aspirasi bersama anggota koalisi demi kemaslahatan bangsa dan negara. 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved