Polusi di Jakarta Sudah 'Memakan Korban', PSI Minta Pemprov DKI Harus Patuhi Arahan Presiden Jokowi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta menyebut polusi udara yang terjadi di Jakarta sudah sangat meresahkan.

Bahkan, polusi itu membuat sejumlah anak-anak harus dirawat di rumah sakit.

Untuk memastikan jumlah anak yang dirawat akibat efek buruk polusi, PSI pun lakukan penelusuran ke sejumlah rumah sakiyt.

“Kami sedang cek di lapangan tentang temuan anak-anak yang dirawat di rumah sakit karena polusi udara,” kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina berdasarkan keterangannya, pada Selasa (15/8/2023).

Elva berujar bahwa awalnya anak-anak tersebut tidak menampakkan gejala penyakit.

Namun dia menduga, mereka mendadak sakit radang tenggorokan dan ISPA karena setiap hari pulang-pergi sekolah saat menghirup polusi udara.

“Yang paling rentan terkena penyakit polusi itu adalah anak-anak dan ibu hamil. Di banyak kasus polusi udara karena kebakaran misalnya, ISPA dalam jumlah besar terjadi pada anak-anak,” ujar Elva.

Baca juga: PSI Telusuri Anak-anak yang Dirawat Akibat Polusi Udara di Jakarta

“Masalahnya, polusi di DKI risikonya sama tingginya seperti polusi akibat kebakaran,” ucap Elva.

Pernyataan Elva ditambahi oleh Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta William A Sarana.

William mendorong adanya kebijakan bekerja dari rumah atau work frome home (WFH).

William meminta adanya kebijakan WFH untuk menanggapi kondisi genting polusi udara di DKI Jakarta.

“Sampai taraf tertentu #DaruratWFH ini perlu segera diimplementasikan bukan hanya untuk ASN, tapi profesi lain bahkan sekolah. Partikel polusi ini nggak main-main bahayanya, bisa membahayakan kesehatan janin,” kata William.

Dia menambahkan, demi kesehatan warga DKI, Pemprov harus patuh dengan arahan Presiden RI Jokowi.

Presiden Jokowi menyerukan adanya pemberlakuan WFH di lingkungan masyarakat Jakarta.

“Bagi para ibu hamil, jika bisa Stay at Home (di rumah) akan sangat baik. Anak-anak yang sekolah juga harus kembali menggunakan masker ketika keluar rumah,” terang William.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Buruk Hingga Disebut Tercemar di Dunia, PSI Serukan WFH: Sudah Darurat Polusi

“Ini sudah saatnya WFH diberlakukan, bahkan darurat WFH bukan hanya untuk karyawan perkantoran dan ASN juga untuk anak sekolah,” ujar William.

“Kita tidak mau timbul korban lebih banyak dan lebih parah karena terlambatnya pemprov mengambil langkah strategis,” lanjut anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu

William mengatakan polusi udara ini hampir sama dengan Covid-19 yang menyerang saluran pernafasan manusia.

Apalagi, Presiden RI Jokowi juga sudah meminta Pemprov DKI mengambil opsi kebijakan WFH untuk warganya.

Dia meminta kepada Presiden agar mengeluarkan regulasi agar lebih mudah dieksekusi.

Mulai dari Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Keppres) sehingga Jakarta dan daerah penyangga patuh pada seruan WFH.

“Pemprov harus patuh pada seruan Pak Jokowi, demi kesehatan warga DKI. Jajaran Pak Heru harus melakukan sosialisasi ini pada seluruh intitusi terkait baik itu swasta maupun sekolah-sekolah,” jelasnya.

Baca juga: Polusi Udara di Ibu Kota Memprihatinkan, Kasus ISPA di Jakarta Barat Diklaim Tidak Signifikan

Status Waspada

Saat ini, DKI Jakarta sedang mengalami polusi udara yang sudah sangat mengkhawatirkan masyarakatnya.

Buruknya kualitas udara di DKI Jakarta akibat polusi, membuat Ibu Kota dinobatkan sebagai kota paling berpolusi di dunia dalam beberapa hari terakhir ini.

Pada Minggu (13/8/2023), laman IQAir merilis bahwa Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota paling terpolusi di dunia.

Menengok fenomena tersebut, pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, memandang bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus segera menetapkan status bahaya polusi.

Pasalnya, kata Nirwono, kondisi udara yang buruk dan cuaca ekstrem di musim pancaroba ini dapat berbahaya bagi kesehatan.

"Dengan kondisi udara yang buruk dan suhu udara yang ekstrem, harusnya pemerintah DKI Jakarta menetapkan status berbahaya bagi kesehatan," kata Nirwono saat dihubungi Warta Kota, Selasa (15/8/2023).

Menurut Nirwono, kebijakan yang diambil haruslah berani, tegas, dan signifikan bagi masyarakat, meskipun akan menuai pro dan kontra. 

Oleh karena itu, Nirwono mengusulkan tiga fokus penanganan polusi tinggi di Jakarta.

Baca juga: BI Optimistis WFH Tidak akan Ganggu Ekonomi di Jakarta karena Pernah Dilakukan Saat Pandemi Covid-19

Pertama, pemerintah perlu melakukan pengembangan transportasi publik yang terpadu dalam jangka panjang dan ideal untuk masyarakat.

"Termasuk pengadaan bus listrik dalam jumlah besar. Pada akhirnya semua bus dan armada angkutan umum (diarahkan) berbasis energi baru terbarukan atau tidak harus listrik, semua bisa biogas, hidrogen, hibrid," jelas Nirwono.

Kedua, pembatasan kendaraan pribadi yang berlalu lalang ke pusat kota.

Caranya adalah dengan menerapkan perluasan ganjil genap kendaraan se-Jabodetabek, baik yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM), fosil, maupun listrik.

"Juga, penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) untuk semua kendaraan pribadi terutama di pusat kota dan di jalan-jalan utama atau protokol," terang Nirwono.

Baca juga: Pemprov DKI Menaruh Asa pada Kendaraan Listrik, Polusi Udara Turun 45 Persen Tahun 2030

Nirwono juga memandang pemerintah perlu melakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan putaran (u-turn) pada saat jam padat, serta peniadaan parkir liar dan parkir di tepi jalan. 

"Juga, pembatasan mobilitas warga dan pengaturan hari atau jam kerja (WFH)," ungkap dia. 

Selain itu, lanjut dia, pemerintah perlu melakukan pembenahan ulang tata ruang kota di wilayah Jabodetabek.

Misalnya, dengan menyediakan hunian vertikal yang terjangkau bagi pekerja, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok muda di pusat dan pengembangan transit oriented development (TOD) di titik simpul transportasi massal.

"Pembangunan trotoar dan jalur sepeda ke permukiman di sekitar koridor transportasi massal, perluasan ruang terbuka hijau (RTH) dan perbanyak penanaman pohon peneduh," kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Menaruh Asa pada Kendaraan Listrik, Polusi Udara Turun 45 Persen Tahun 2030

Nirwono berujar, upaya-upaya itu dipandang perlu dilakukan lantaran 75 persen polusi udara di Jakarta disumbang dari sektor transportasi.

Bagaimana tidak, ungkap dia, 90 persen mayoritas warga menggunakan transportasi pribadi, sementara 10 persen sisanya kendaraan umum. 

"Dengan komposisi pengendara motor 21 juta, dan pengendara mobil empat juta setiap harinya," tutur Nirwono.

"Jadi sektor transportasi yang harus dibenahi total, di samping transformasi hijau PLTU atau batu bara di Muara Angke dan sekitar Jakarta ke energi baru terbarukan," pungkas Nirwono.

Tidak Ganggu Ekonomi

Kondisi polusi di Ibu Kota membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) work from hom (WFH) atau bekerja dari rumah.

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi ,Hartono telah mengimbau kepada perusahaan swasta untuk menerapkan WFH.

Terkait rencana penerapan WFH itu ditanggapi oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Arlyana Abubakar.

Arlyana mengatakan, jika pekerja kembali diterapkan WFH maka tidak berdampak secara signifikan terhadap perekonomian di Jakarta.

Sebab, selama pandemi Covid-19 lalu Jakarta sudah terbiasa dengan WFH dan melakukan transaksi keuangan melalui digitalisasi.

Baca juga: Ditinggal Anies, Polusi Udara Jakarta Kian Parah, Pakindro: Mirip Gotham City

"Kalau kita lihat (WFH), karena kualitas udara buruk dampak ekonominya tidak seperti kita Covid-19 lalu," kata Arlyana di Tugu Kustkring, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Menurut Arlyana untuk menjalankan bisnis di Jakarta saat ini tidak perlu lagi datang ke kantor, karena bisa dilakukan di rumah.

Aktivitas ekonomi selama WFH akibat kualitas udara buruk di Jakarta akan tetap berjalan seperti biasa.

Misalnya soal transportasi ketika di Jakarta tidak lagi mengangkut manusia, maka bisa beralih mengantar makanan.

"Kalau misalkan ke mall, orang tudak lagi tuh buat belanja, tapi buat makan atau sekedar nonton bioskop," ujar Arlyana.

Baca juga: Ratusan Ribu Warga Jakarta Terkena ISPA, Dinkes Pastikan Polusi Udara Bukan Penyebab Utama

Oleh karena itu, kebijakan WFH atau WFO selama kualitas udara buruk di Jakarta tidak akan berdampak secara signifikan terhadap aktivitas ekonomi.

Ia yakin, pemerintah sudah mengukur dan merencanakan kebijakan tersebut selama kualitas udada di Jakarta buruk.

"Apakah WFH mengurangi produktivitas? Ternyata kan tidak, kalau di negara lain bahkan sudah jadi suatu budaya ya, mereka kalau tidak penting banget enggak ke kantor," tutur Arlayana. 

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dipanggil Presiden RI Joko Widodo ke Istana Negara Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (14/8/2023) siang.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Buruk Hingga Disebut Tercemar di Dunia, PSI Serukan WFH: Sudah Darurat Polusi

Heru Budi Hartono membahas memgenai Work From Home (WFH) demi mengurangi trasportasi yang digunakan oleh pegawai sipil negara (PNS) DKI.

"WFH itu 50 persen - 50 persen atau 40persen - 60 persen untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH," kata Heru di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Heru akan memperketat setiap bangunan harus mendapat izin high rise building meski aturan di Pemprov DKI sudah ada untuk melakukan green building.

BERITA VIDEO: Ganjar Siapkan 7,1 Juta Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan di Jawa Tengah

Selain itu, Heru Budi Hartono meminta kepada pemilik kendaraan roda empat dengan cc 2.400 untuk gunakan pertamax turbo.

"Pemda DKI dalam rangka mengatasi kondisi cuaca buruk ataupun emisi yan tinggi sudah lakukan langkah antara lain menambah ruang terbuka hijau dari oktober sampai sekarang sudah menambah 800 lokasi, dan berikutnya kami sudah menanam pohon 216 ribu pohon minimal 3 meter," ucap Heru.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News