Polusi Udara Jabodetabek

Kualitas Udara Makin Buruk, Presiden Joko Widodo Dorong WFH di Kawasan Jabodetabek

Presiden Jokowi mendorong perlu dikaji pola kerja hybrid dengan melakukan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) untuk tekan polusi

Editor: Rusna Djanur Buana
Istimewa
DKI Jakarta dinyatakan darurat polusi. Presiden Joko Widodo menyebut perlu dipertimbangkan untuk mengatur pola kerja model hybrid dengan melakukan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) untuk tekan polusi di Jabadetabek 

Situs IQAir lantas menyarankan agar masyarakat memakai masker apabila sedang di luar, menyalakan penyaring udara (air purifier), tutup jendela untuk menghindari udara yang kotor, dan menghindari aktivitas di luar ruangan.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menetapkan status bahaya polusi di Ibu Kota.

"Dengan kondisi udara yang buruk dan suhu udara yang ekstrem, harusnya pemerintah DKI Jakarta menetapkan status berbahaya bagi kesehatan," ujar Nirwono saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/8/2023).

Ia melanjutkan, Pemprov DKI semestinya mengambil kebijakan yang tegas dan signifikan untuk menangani polusi di Ibu Kota. Nirwono mengusulkan tiga fokus penanganan polusi tinggi di Jakarta.

Pertama, soal pengembangan transportasi publik yang terpadu dalam jangka panjang serta ideal untuk masyarakat.

"Kedua, pembatasan kendaraan pribadi ke pusat kota, perluasan ganjil genap se-Jabodetabek berlaku untuk semua kendaraan pribadi baik mobil dan motor, baik yang BBM fosil maupun listrik," ungkap Nirwono.

Dia juga menyarankan penerapan jalan berbayar elektronik untuk semua kendaraan pribadi, rekayasa lalu lintas dengan menutup u-turn, jalan satu arah pada jam sibuk, dan peniadaan parkir liar ataupun parkir tepi jalan.

 

 

Sumber: Kompas.com
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved