Kualitas Udara Makin Buruk, Presiden Joko Widodo Dorong WFH di Kawasan Jabodetabek

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Buruknya kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) ikut menyita perhatian Presiden Joko Widodo.

Presiden bahkan membuat rapat terbatas untuk membahas hal itu.

Presiden juga mengisyaratkan seluruh kantor di kawasan Jabodetabek bisa memberlakukan kembali work from home (WFH) atau model hybrid dengan melakukan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH).

"Itu salah satu alternatif solusi mengatasi masalah kualitas udara di Jabodetabek yang buruk.

Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5, 2-5 atau angka yang lain," kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada rapat terbatas (ratas) yang membahas soal polusi di Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan, kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir ini sangat buruk.

Baca juga: Jakarta Darurat Polusi Udara, PSI Serukan Agar Karyawan Kembali Kerja di Rumah

Kemudian, secara khusus, Jokowi menekankan kondisi kualitas udara di DKI Jakarta pada 12 Agustus 2023 yang tidak sehat.

"Pagi ini kita rapat terkait kualitas udara di Jabodetabek, yang selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat-sangat buruk," ujar Jokowi.

"Dan tanggal 12 Agustus 2023 yang kemarin kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," imbuhnya.

Presiden lantas menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi polusi udara saat ini.

Pertama, kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi.

Penyebab lainnya adalah pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri di wilayah Jabodetabek.

"Terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur," ujar Jokowi.

Oleh karenanya, Kepala Negara memberikan catatan penting agar diperhatikan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Baca juga: Setelah Caci Maki, Kini Rocky Gerung Ajak Presiden Joko Widodo Ngopi di Klaten

Pertama, untuk penanganan polusi dalam jangka pendek harus secepatnya dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek agar lebih baik.

Presiden juga meminta agar ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek.

"Dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kemudian, memperbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," kata Jokowi.

Kedua, untuk penanganan jangka menengah, Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait secara konsisten mendorong penerapan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.

Hal tersebut menurut Jokowi didukung dengan adanya moda transportasi light rail transit (LRT) yang segera beroperasi dan moda raya terpadu (MRT) yang sudah beroperasi.

Selain itu, ada pula kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dioperasikan pada bulan depan.

Baca juga: Heru Akui Belum Bisa Atasi Polusi Udara di Jakarta, Ungkap Jumlah Kendaraan Naik Sejak Era Anies

"Dan percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," ujar Jokowi.

Ketiga, Presiden meminta agar secara jangka panjang pemerintah memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Selain itu, harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar wilayah Jabodetabek.

Jakarta Terburuk di Dunia

Kota Jakarta pada Minggu (13/8/2023) pagi dinilai menjadi kota nomor satu paling berpolusi di dunia.

Laman IQAir mencatat indeks kualitas udara kota Jakarta pagi ini menembus angka 172, dengan polutan utama PM 2,5 serta nilai konsentrasi 96,8 mikrogram per meter kubik.

"Konsentrasi PM 2.5 di Jakarta saat ini 19.4 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO," demikian tertulis di situs tersebut.

Bahkan, Jakarta duduk di peringkat pertama kota berpolusi dunia. Disusul dengan kota Kampala, Uganda, di peringkat ke dua dengan indeks kualitas udara 164.

Kemudian, Johannesburg di Afrika Selatan diperingkat ketiga kota berpolusi dengan kualitas 162.

Data kualitas udara Jakarta didapat dari 21 kontributor salah satunya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geo Fisika (BMKG), Purpleair, dan PT Barito Pacific.

Baca juga: Beda Kualitas Udara Jakarta Setelah dan Sebelum Ditinggal Anies, Hotman Paris: Gawat Polusi

Situs IQAir lantas menyarankan agar masyarakat memakai masker apabila sedang di luar, menyalakan penyaring udara (air purifier), tutup jendela untuk menghindari udara yang kotor, dan menghindari aktivitas di luar ruangan.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menetapkan status bahaya polusi di Ibu Kota.

"Dengan kondisi udara yang buruk dan suhu udara yang ekstrem, harusnya pemerintah DKI Jakarta menetapkan status berbahaya bagi kesehatan," ujar Nirwono saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/8/2023).

Ia melanjutkan, Pemprov DKI semestinya mengambil kebijakan yang tegas dan signifikan untuk menangani polusi di Ibu Kota. Nirwono mengusulkan tiga fokus penanganan polusi tinggi di Jakarta.

Pertama, soal pengembangan transportasi publik yang terpadu dalam jangka panjang serta ideal untuk masyarakat.

"Kedua, pembatasan kendaraan pribadi ke pusat kota, perluasan ganjil genap se-Jabodetabek berlaku untuk semua kendaraan pribadi baik mobil dan motor, baik yang BBM fosil maupun listrik," ungkap Nirwono.

Dia juga menyarankan penerapan jalan berbayar elektronik untuk semua kendaraan pribadi, rekayasa lalu lintas dengan menutup u-turn, jalan satu arah pada jam sibuk, dan peniadaan parkir liar ataupun parkir tepi jalan.