Pemilu 2024

Muhaimin Iskandar: Butuh Rp 40 Miliar, Orang NU Sulit Jadi Anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut praktik money politics masih terjadi. Hanya orang kaya yang bisa masuk DPR.

|
Editor: Rusna Djanur Buana
KOMPAS.com/ Tatang Guritno
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023) malam. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengajak rakyat Indonesia untuk menggunakan hati nurani ketika menetukan pilihan.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar juga mengingatkan mengedepankan musyawarah dalam memilih pemimpin, termasuk dalam pilpres 2024.

"Itu terkandang dalam nilai-nilai UUD 1945, yaitu nilai-nilai musyawarah, termasuk dalam proses Pemilu," kata Cak Imin.

“Saya sampaikan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pada dasarnya memilih pemimpin adalah bagian dari cara bermusyawarah yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut uang atau imbalan.

Pilihlah berdasarkan keyakinan dan kesepengetahuan,” imbuh dia.

Baca juga: Simpan Luka Mendalam, Yenny Wahid Sebut Gusdurian Tak Sudi Dukung Prabowo jika Cawapresnya Cak Imin

Muhaimin Iskandar menegaskan money politics atau politik uang masih terjadi sampai saat ini. Bahkan, ia menyebut biaya untuk menjadi anggota dewan masih cukup besar.

“Politik uang, yang kaya yang berkuasa, yang menang yang punya duit, itu terbukti di lapangan dengan baik,” ujar Muhaimin saat dalam acara Pidato Kebudayaan di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Bagi Muhaimin, situasi itu membuat DPR RI sangat sulit diisi oleh lebih banyak anggota dewan yang berlatar belakang sebagai seorang aktivis.

Ia lantas menyinggung biaya politik yang sangat besar untuk calon legislatif (caleg) yang maju dari DKI Jakarta.

“Di Jakarta ini, teman-teman saya yang jadi tiga sampai empat kali (anggota DPR RI), itu kira-kira buat orang NU (Nahdlatul Ulama) akan sangat tidak mungkin jadi DPR dari DKI Jakarta,” tuturnya.

“Cost-nya sekitar Rp 40 miliar. Ada yang (mengeluarkan biaya) Rp 20 miliar, enggak jadi. Ada yang Rp 25 miliar enggak jadi,” sambung dia.

Baca juga: Capek Menunggu Gerindra, Cak Imin Seriusi Tawaran PDIP: Jadi Cawapres itu Misteri

Di sisi lain, Muhaimin mengaku tak mempersoalkan kedekatan bakal calon presiden (bacapres) Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kerap menunjukan kedekatan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Padahal, Erick merupakan figur yang tengah didorong Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi bacawapres Prabowo. Sementara, PKB ingin posisi itu diisi oleh Muhaimin.

“Ya harus sering sama semua orang. Pokoknya kita harus terbuka seluas-luasnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Yenny mengungkapkan bahwa keluarga Gus Dur dengan tegas akan menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo, jika mengangkat Cak Imin sebagai bacawapresnya.

Dia menyebut perilaku Cak Imin yang mengudeta Gus Dur di PKB adalah alasan kuat untuk tidak mendukung sepupunya itu.

"Susah, terlalu susah bagi kami terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi," kata Yenny dalam acara Rosi di Kompas TV, dikutip pada Jumat (11/8/2023)


Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cak Imin: Jadi Anggota DPR dari Jakarta Butuh Biaya hingga Rp 40 Miliar",

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved