Fatwa Denny Indrayana: Mancing Komen Kampungan BuzzerRp Sunnah, Memancing Ala Cawe-cawe Jokowi Haram

“Maka, bohong besar jika Presiden Jokowi tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal kasus hukum. Jaksa Agung sebelum memeriksa Menko ataupun Menteri, pasti— saya katakan pasti —berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Demikian juga KPK. Baik Kejaksaan, Kepolisian, KPK, sekarang semua berada di bawah kendali politik Presiden Jokowi,” kata Denny. 

"KETELANJANGAN POLITIK JOKOWI HARUS DILAWAN! Makin mendekati waktu Pilpres 2024, situasi politik kita makin menggelisahkan, tidak jarang memuakkan! Ini suara hati saya, yang mungkin juga mewakili entah berapa banyak rakyat Indonesia," tambahnya.

Denny mengaku akan menyuarakan dengan pilihan diksi yang lantang dengan teriakan yang nyaring.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Posting Foto Tol Cisumdawu Hoaks, Roy Suryo: Menpan-RB Ambil Alih Tupoksi BuzzerRp

Meskipun, kata dia, dirinya berisiko dikasuskan alias dijerat masalah kriminal sekalipun.

"Biarlah sejarah yang akan mencatat, dan membuktikan, bahwa saya dan beberapa sahabat terus ikhlas berjuang untuk Indonesia yang lebih terhormat, lebih bermartabat, lebih antikorupsi!," ujarnya.

Tingkah-polah segelintir elit politik, kata dia hanya mempertontonkan panggung sandiwara politik, tanpa substansi kebangsaan, tanpa etika-moralitas politik yang ber-Pancasila.

"Hukum hanya diperalat, untuk syahwat kuasa! Ini yang sebenarnya: "Kampungan"!," tegasnya/

Mengomentari Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang diperiksa Kejaksaan Agung selama belasan jam, menurut Denny seorang petinggi "Partai Beringin" membalas pesan WAnya yang mengatakan hal ini adalah drama korea.

"PG Juga mau dicopet, lebih mudah nyopet PG dibanding Demokrat. Ada LBP dan Bahlul orang dalamnya," katanya/

Lagi, menurut Denny hukum hanya dipermainkan.

"Saya tidak ragu menegaskan yang paling bertanggung jawab adalah: Presiden Jokowi. Kenapa lagi-lagi harus Presiden? Karena mandat bahwa iklim politik, hukum, Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara jujur dan adil, adalah salah satu tanggung jawab utama Presiden Jokowi. Presiden adalah Kepala Negara, selain kepala pemerintahan," ujar dia.

Presiden juga faktanya pimpinan koalisi partai pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif (parlemen).

Baca juga: Merasa Difitnah Buzzer, Dewi Perssik Ancam Bawa Kasus Daging Kurban ke Meja Hijau

"Maka, bohong besar jika Presiden Jokowi tidak tahu-menahu dan tidak ikut campur soal kasus hukum," katanya.

Baik Kejaksaan, Kepolisian, KPK, katanya sekarang semua berada di bawah kendali politik Presiden Jokowi.

Maka, fakta politiknya, kasus hukum berlanjut atau tidak, ibaratnya, cukup tergantung pada anggukan kepala atau bahkan hanya kedipan mata Presiden Jokowi.