Pilpres 2024

Fatwa Denny Indrayana: Mancing Komen Kampungan BuzzerRp Sunnah, Memancing Ala Cawe-cawe Jokowi Haram

Denny Idrayana kembali mengkritik politik terkini di tanah air jelang Pemilu 2024. Menurutnya memancing komen BuzzerRp sunnah, cawe-cawe Jokowi haram

Twitter @dennyindrayana
Pakar Hukum Tata Negara Denny Idrayana kembali menyindir dan mengkritik situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilu 2024. Denny Indrayana tampaknya menyindir cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres yang kini dianggapnya makin menjadi dengan membuat kisruh Partai Golkar. Karenanya, Denny Indrayana mengeluarkan fatwa bahwa memancing komen kampungan buzzerRp di media sosial adalah sunnah, sementara memancing ala cawe-cawe politik Jokowi hukumnya adalah haram 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Denny Idrayana kembali menyindir dan mengkritik situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilu 2024.

Denny Indrayana tampaknya menyindir cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres yang kini dianggapnya makin menjadi dengan membuat kisruh Partai Golkar.

Karenanya, Denny Indrayana mengeluarkan fatwa bahwa memancing komen kampungan buzzerRp di media sosial adalah sunnah, sementara memancing ala cawe-cawe politik Jokowi hukumnya adalah haram.

Hal itu diungkapkan Denny Indrayana di akun Twitternya @dennyindrayana, seperti dilihat Wartakotalive, Sabtu(29/7/2023).

"Pagi ini ke Kmart, seperti biasa ke tempat alat mancing. Ayo, siapa yang hobby mancing?," kata Denny sambil menyematkan video Kmart yang penuh dengan peralatan memancing.

"Mancing ikan lho, bukan mancing komen buzzerRp yang nggak mutu, kalau kata Lord Opung: Kampungan! Nggak percaya? Lihat aja komen di bawah ini. Hehehe," sindir Denny.

Baca juga: Airlangga Hartarto Diperiksa Kejagung, Pengamat: Wacana Munaslub Golkar Bisa Semakin Kencang

"Fatwa hari ini: Memancing ikan adalah cawe-cawe yang halal, memancing komen kampungan buzerRp hukumnya sunnah, memancing ala cawe-cawe politik dinasti Jokowi jelas haram," tegas Denny di akun Twitternya tersebut.

Di cuitan Denny Sebelumnya ia juga menyatakan bahwa gonjang-ganjing yang tengah dialami internal Partai Golkar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden Joko Widodo.

Instrumen hukum, kata dia menjadi alat untuk mengambil alih partai beringin melalui kaki tangan Jokowi.

“Hukum hanya diperalat, untuk syahwat kuasa! Ini yang sebenarnya: 'Kampungan!' Lagi, hukum hanya dipermainkan. Saya tidak ragu menegaskan yang paling bertanggung jawab adalah: Presiden Jokowi,” kata Denny.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengaku mendapatkan informasi langsung dari petinggi partai beringin ihwal pemeriksaan ketum Airlangga Hartarto di Kejaksaan Agung, Senin (24/7/2023).

Baca juga: Denny Indrayana Sebut Para Buzzer Jokowi Kini Sedang Murka, Sebab Uang Pembayaran Belum Juga Cair

“Seorang petinggi 'Partai Beringin' membalas pesan WA (Whatsapp) saya: 'Ini sih Drakor (Drama Korea), Den. PG (Partai Golkar) juga mau dicopet, lebih mudah nyopet PG dibanding Demokrat. Ada LBP dan Bahlul orang dalamnya',” tutur Denny.

Atas dasar itu, Denny mensinyalir upaya pencopetan Partai Golkar melalui berbagai cara dilakukan langsung oleh penguasa menjelang Pemilu 2024.

Di mana presiden faktanya merupakan pimpinan koalisi partai pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif (parlemen).

“Kenapa lagi-lagi harus Presiden? Karena mandat bahwa iklim politik, hukum, Pemilu 2024 harus dilaksanakan secara jujur dan adil, adalah salah satu tanggung jawab utama Presiden Jokowi,” tegasnya.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved