KPU Minta Bawaslu Beri Data Lengkap Soal 4 Juta Masyarakat Tanpa KTP-el Belum Masuk DPT

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan masih ada sekitar 4 juta pemilih potensial non-KTP elektronik (KTP-el) yang belum masuk dalam daftar pemilih.

Menanggapi hal itu, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menyebut pihaknya meminta Bawaslu RI untuk memberikan data lengkap terkait empat juta pemilih potensial non-KTP-elektronik (KTP-el) yang belum masuk dalam daftar pemilih.

Pihaknya, kata dia, tidak tahu-menahu mengenai data tersebut.

“Empat juta? Saya sampai detik ini enggak pernah dapat datanya. Empat juta by name by address-nya, sampai detik ini empat juta. Darimana dia tau," jelas Betty kepada wartawan, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: Terdaftar di Dua Partai, KPU DKI Jakarta Kembalikan Berkas Bacaleg Aldi Taher

Diketahui, Bawaslu mempunyai data tersebut usai melakukan pencermatan pemilih berdasarkan lampiran Berita Acara KPU di tingkat provinsi dan juga Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4).

Dengan demikian, Betty mempertanyakan hal itu. Sebab Bawaslu tidak mungkin memegang data DP4 itu. 

“DP4 dia enggak dapat. Uji petik empat juta? Saya minta by name by address-nya," tutur Betty.

Sebelumnya diberitakan, Plh Ketua Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya menemukan masih ada sekitar empat juta pemilih potensial non-KTP elektronik (KTP-el) yang belum masuk dalam daftar pemilih. 

Adanya pemilih non KTP-el ini bakal berdampak terhadap tidak terpenuhinya syarat mereka sebagi warga negara untuk menggunakan hal pilih di Pemilu 2024 mendatang sebagaimana terlampir dalam Pasal 348 Ayat 1 Undang-Undang (UU) 7/2017.

"Bawaslu melakukan pencermatan pemilih potensial non KTP El berdasarkan lampiran BA KPU di tingkat provinsi sebanyak 4.005.275," kata Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam keterangannya, Senin (3/1/2023).

Baca juga: KPU RI Tetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 Sebanyak 204 Juta, Terbanyak di Jawa Barat

Atas hal itu Bawaslu meminta KPU untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk sinkronisasi data pemilih non-KTP-el yang ditemukan Bawaslu tersebut.

"(Meminta KPU) melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data pemilih non-KTP-el yang ditemukan Bawaslu sebanyak 4.005.275," tegas Lolly.

Hal ini penting untuk segera ditindaklanjuti, apalagi KPU baru saja menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Minggu (2/7/2023) kemarin. (m27)