Konflik Internal PT Pembangunan Jaya Ancol, Komisi B DPRD DKI Serukan Bentuk Pansus

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Lima anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan konflik internal di tubuh PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA).

Korporasi yang mayoritas sahamnya dikuasai DKI Jakarta itu dinilai bermasalah, sehingga pemanfatan fasilitas tidak maksimal dan proyek banyak yang mangkrak.

Mereka yang mengajukan Pansus adalah Pandapotan Sinaga, Gilbert Simanjuntak, Ichwanul Muslimin, Suhud Aliyudin dan Hasbiallah Ilyas.

Jika pembentukan Pansus disetujui, mereka akan mendalami persoalan itu dan menyampaikan rekomendasinya kepada pimpinan dewan.

“Saya pikir kita harus fokus di sini, bila perlu kita buat Pansus-nya. Saya mengusulkan Pansus Ancol untuk salah satu usulan dari Komisi B,” kata Pandapotan saat rapat kerja dengan PJA, Rabu (21/6/2023).

Baca juga: Langkah PT Pembangunan Jaya Ancol Lanjutkan Proyek Reklamasi Warisan Anies Baswedan jadi Pertanyaan

Pandapotan menilai, masalah yang terjadi di tubuh Ancol sangatlah besar. Tidak hanya persoalan fasilitas yang tidak maksimal, tapi banyak proyek pembangunan yang mangkrak.

“Ternyata sangat besar masalah atau persoalan yang ada di Ancol, belum lagi persoalan lahannya.

Lahan yang tadinya mau dikelola MRT Jakarta, belum lagi lahan yang mau direklamasi untuk pembuatan Masjid Apung,” jelasnya.

Pandapotan mengaku kecolongan dengan adanya persoalan ini, apalagi sebelumnya dia pernah menjadi Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta selama dua tahun.

Selama menjadi bagian dari pimpinan komisi, Pandapotan merasa tidak ada masalah di tubuh Ancol terkait pembangunan.

Ternyata ada persoalan dengan Marriot, dengan Crown. Jadi, pimpinan (Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail) kita harus fokus bikin Pansus-nya ini.

Baca juga: Komisi B DPRD DKI Jakarta Usul Bentuk Perseroan Baru Terkait Rencana Penerapan ERP

Saya pikir ini akan kita gali, bila perlu kita sering berdiskusi dengan pihak Ancol,“ paparnya.

“Ini kan perusahaan publik, apa memang dilaporkan ke sana, tapi ke kita, anggota dewan sebagai mitra kerjanya tidak dilaporkan, kenapa tidak dilaporkan seperti ini?,” lanjutnya.

Sementara itu, Ichwanul Muslimin mengamini permintaan koleganya soal usulan pembentukan Pansus.

Kata politisi Partai Gerindra ini, Pansus bisa mendalami permasalahan yang terjadi di Ancol, hingga mengeluarkan rekomendasi sebagai solusinya.

“Saya sepakat dan setuju, sebaiknya kita buatkan Pansus saja,” imbuhnya.

Diketahui, mantan Komisaris Utama dan Independen PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Lembong menyebut sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset.

Baca juga: Dishub DKI Hapus Anggaran Evaluasi Jalur Sepeda 2023 Rp 1,9 M Usai Dikritk Anggota Komisi B DPRD DKI

Seperti pembangunan hotel bintang lima persis di samping Putri Duyung terbengkalai.

Selain itu, Thomas menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, hingga pembangunannya yang kualitasnya buruk.

Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal.

“Padahal dulunya mal ini sempat pamor lantaran menjadi lokasi konser sejumlah musisi internasional. lalu berantem dua pengusaha itu, akhirnya mangkrak,” kata Thomas. (faf)