PDIP Jawab Tudingan Soal Penjegalan Anies Dalam Pilpres 2024, Hasto: Kami Belajar dari Sejarah

"Sebagai bukti awal, saya tuliskan kesaksian seorang Tokoh Bangsa yang pernah menjadi Wakil Presiden, bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesign hanya ada dua capres dalam Pilpres 2024, tanpa Anies Baswedan," jelasnya.

Sebagai bukti awal, lanjutnya, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya.

Oleh karena itu, Denny mengusulkan DPR RI untuk melakukan investigasi melalu hak angket.

Sehingga, beragam dugaan soal rekayasa Pilpres 2024, termasuk penjegalan Anies Baswedan dapat dibuktikan.

"Saya menyarankan DPR melakukan investigasi melalui hak angketnya, yang dijamin UUD 1945. Apalagi bukti dan informasi lain, silakan baca lengkap Surat Terbuka di atas, agar tidak gagal paham," jelasnya.

Begal Demokrat Diduga Denny Indrayana Jadi Bagian dari Upaya Jokowi Jegal Anies Maju Pilpres 2024

Denny Indrayana membeberkan sejumlah upaya penjegalan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024 yang diduga dilakukan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Satu di antaranya adalah Jokowi melakukan pembiaran terhadap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang dinilai mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. 

Sehingga, apabila Partai Demokrat bermasalah, Anies yang diusung Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan itu tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

"Tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu, Moeldoko sedang cawe cawe mengganggu Partai Demokrat, terakhir melalui Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung," tulis Denny Indrayana.

"Anggaplah Presiden Jokowi tidak setuju dengan langkah dugaan pembegalan partai yang dilakukan oleh KSP Moeldoko tersebut, Presiden terbukti membiarkan pelanggaran Undang Undang Partai Politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol," tegasnya.

Baca juga: Denny Indrayana Ungkap Sangat Berkuasanya Jokowi, Kendalikan KPK hingga PPP Tak Berani Dukung Anies

Baca juga: Denny Indrayana Ungkap Skema Penjegalan Pilpres 2024 dari Mantan Wapres: Anies Akan Dijerat KPK

Dirinya pun mengaku heran dengan sikap Jokowi yang melakukan pembiaran ketika Moeldoko berperkara di Pengadilan.

Apalagi, Moeldoko menggugat keputusan yang dikeluarkan Menkumham RI, Yasonna Laoly yang termasuk jajaran menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Juga lucu dan aneh bin ajaib ketika Presiden Jokowi membiarkan saja dua anak buahnya berperkara di pengadilan, membiarkan Kepala staf presiden Moeldoko menggugat keputusan yang dikeluarkan Menkumham Yasonna Laoly," ungkap Denny.

"Jika tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara dua anak buahnya sendiri, Jokowi berarti memang tidak mampu dan tidak layak menjadi Presiden," jelasnya.