Anies Baswedan Diminta PDIP untuk Minta Maaf Soal Data Jalan, Partai Demokrat: Tidak Ada yang Salah!

Kemudian Kamhar menanyakan bagaimana kabar mobil Esemka dan janji ekonomi meroket.

"Mobil 'gaib' esemka apa kabar? Janji ekonomi meroket, ternyata utang yang meroket. Korupsi Bansos untuk wong cilik dikala pandemi jadi kejahatan kemanusiaan terbesar sepanjang republik berdiri. Katanya partai wong cilik, nyatanya jatah wong cilik ‘diembat’ juga."

"Masih banyak sekali catatan kelam dalam 2 periode pemerintahan sekarang yang menunggu giliran untuk terkuak. Tak selamanya bisa ditutupi. Jadi, mereka yang semestinya minta maaf kepada rakyat," tutupnya.

Sebelumnya Politikus PDIP Gilbert Simanjuntak mendesak bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, untuk meminta maaf.

Hal tersebut atas pernyataan Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan rezim Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, data dipaparkan Anies Baswedan di acara HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Sabtu (20/5/2023) lalu itu tidak sesuai dengan data milik Kementerian PUPR.

"Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi tidak diikuti permintaan maaf Anies maupun timnya" ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (27/5/2023).

Pembangunan Anies Baswedan di Jakarta Ngawur

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2012 Anies Baswedan harus minta maaf karena dianggap salah interpretasikan pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menyebut, pembangunan jalan di era SBY jauh lebih panjang dibanding era Jokowi.

“Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi, tidak diikuti permintaan maaf Anies mau pun timnya" kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badiklatda) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prof Gilbert Simanjuntak, Sabtu (27/5/2023).

Menurut dia, Anies harusnya meminta maaf kepada publik termasuk kepada Presiden Jokowi, bukan menyalahkan media karena salah membaca data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai, harusnya Anies dan timnya memvalidasi data kembali sebelum disampaikan kepada muka publik di acara Milad ke-21 PKS di Senayan, Jakarta Pusat beberapa hari lalu.

"Sepatutnya Anies dan tim menggunakan akal sehat (common sense) soal berita tersebut, karena latar belakang sebagai peneliti yang menggunakan data tentu akan mempertanyakan dulu kesahihan (validitas) data tersebut" jelasnya.

"Seakan Anies dan tim baru ada di negara ini, karena selama era Presiden SBY tak ada berita soal kemajuan bermakna pembangunan jalan di Indonesia," ujarnya.