Anies Baswedan Diminta PDIP untuk Minta Maaf Soal Data Jalan, Partai Demokrat: Tidak Ada yang Salah!

WARTAKOTALIVE.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Bacapres Partai NasDem, Anies Baswedan untuk segera melontarkan permintaan maaf.

Permintaan maaf tersebut diminta PDI Perjuangan karena Anies Baswedan menyatakan soal data pembangunan jalan di era Presiden RI Joko Widodo dan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani langsung merespon mengenai Anies Baswedan yang diminta agar minta maaf oleh politisi PDIP atas pernyataan data pembangunan jalan.

Menurut Kamhar Lakumani data yang disampaikan Anies Baswedan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak ada yang salah dan apa adanya.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Lebih Tinggi dari Prabowo dan Anies, Survei SMRC dari Kalangan Pemilih Kritis

Baca juga: VIDEO Survei SMRC Terbaru Elektabilitas Ganjar 35,9, Prabowo 32,8, Anies 20,1

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Pranowo 35,9 Persen, Bersaing Ketat dengan Prabowo, Anies Merosot

"Kutipan data BPS disampaikan Mas Anies tak ada yang salah. Data tersaji dari BPS seperti itu adanya. Jika kemudian Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu dipresentasikan ke publik,"

"Itu yang justru patut dipertanyakan, mengingat bahwa sejak dulu penyajian data di BPS seperti itu" kata Kamhar lewat keterangannya ke Tribunnews, dikutip Senin (29/5/2023).

Kamhar melanjutkan terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, terang benderang bahwa data BPS ini menegaskan prioritas dan bentuk keberpihakan pemerintah.

"Kebijakan Pemerintahan Pak SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya nafas dan jiwanya pro rakyat,"

"Sementara Pemerintahan Pak Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak pro rakyat," lanjutnya.

Justru merekalah kata Kamhar yang semestinya minta maaf ke rakyat.

Presiden Jokowi dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar menjadi negarawan yang menjadikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara sebagai yang utama dan diutamakan.

Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja.

"Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin ditingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimmick. Model pemimpin yang hanya pandai umbar janji namun tak cakap dalam menunaikannya," kata Kamhar.

Presiden Jokowi dikatakan Kamhar juga model kepemimpinan top down yang abaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker dan sebagainya. 

"Termasuk punya andil besar atas terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan kita, kemunduran demokrasi, marak korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan namun tumpul ke kawan," katanya.