Berita Nasional
Sebut Ada 700 Pejabat Polri Tidak Melaporkan Harta Kekayaannya ke LHKPN, KPK Mengadu ke Kapolri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akui ada 700 pejabat Polri tidak patuh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Disepakati untuk dikoordinasikan bersama Irwasum Polri dan Polda Sumut" ujarnya Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding, Kamis (11/5/2023).
"Karena berdasarkan koordinasi dengan Kapolda Sumut telah ditemukan bukti penerimaan gratifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsinya."
"Sehingga, tidak diperlukan pemeriksaan terpisah oleh KPK atas LHKPN yang bersangkutan," lanjut dia.
Untuk itu, KPK akan mendukung Polri dengan memberikan data terkait perkara AKBP Achiruddin.
"Seperti transaksi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan perkara tersebut," kata Ipi.
Tak hanya kelakuan sang anak Aditya Hasibuan yang menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral.
Kini harta kekayaan mantan Kabag Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumut, AKBP Achiruddin Hasibuan ikut disorot.
Pasalnya, AKBP Achiruddin Hasibuan diketahui kerap tampil dengan gaya hidup mewah.
Diketahui jika AKBP Achiruddin Hasibuan kerap memamerkan Harley Davidson hingga Rubicon.
Namun yang menjadi sorotan ialah apa yang dipamerkan oleh AKBP Achiruddin Hasibuan tak seusai dengan jumlah kekayaannya yang dilaporkan dalam LHKPN.
Tercatat AKBP Achiruddin Hasibuan hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp 467.548.644.
AKBP Achiruddin Hasibuan terakhir kali melaporkan kekayaan pada tahun 2021 yang lalu saat masih menjabat sebagai Kanit 1 Subdi 1 Dires Narkona Polda Sumatera Utara.
Data Harta Pelaporan LHKPN 24 Maret 2021 dan Pelaporan LHKPN kenaikan/penurunan :
A. Tanah dan bangunan Rp 46.330.000
pejabat Polri
harta kekayaan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara
LHKPN
Listyo Sigit Prabowo
| Purbaya Klaim Penyerapan Dana Rp200 Triliun Cukup Baik, Ada Bank Minta Tambah |
|
|---|
| Kebijakan Rp200 Triliun Purbaya Mulai Berdampak, Ini Kata Bank Indonesia |
|
|---|
| Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Komunitas Marjinal Johar Baru Ikut Jaga Jakarta |
|
|---|
| Indobuildco Tegaskan Lahan Hotel Sultan Bukan HPL, Tapi HGB Sah dari Negara |
|
|---|
| Menteri Bahlil Pastikan Penegakan Hukum untuk Tambang Ilegal Dekat Mandalika |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.