Bersumpah Atas Nama Tuhan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Bantah Intimidasi Orangtua Bima Yudho

TANAH DAN BANGUNAN Rp. 7.090.120.000

1. Tanah Seluas 256 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 41.040.000
2. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/180 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 955.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 882 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 2.485.980.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/233 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.852.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/60 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 742.600.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 494.627.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 159.627.000
2. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 320.186.200

SURAT BERHARGA Rp. ----

KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.710.660.708

HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 22.615.593.908

HUTANG Rp. 14.891.336

TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 22.600.702.572.

Sementara itu diketahui jika Pelaporan Harta Kekayaan itu pun sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN sendiri menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.

Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi 31 Desember.

LHKPN itu sendiri diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com