Sempat Cecar Kemenkeu Soal Bagi Hasil Minyak, Bupati Meranti Muhammad Adil OTT KPK Kasus Lain

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Bupati Meranti Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adil ditangkap KPK bersama puluhan orang lainnya, terdiri dari pejabat pemernitahan Kabupatan Kepulauan Meranti dan pihak swasta, Kamis (6/4/2023) malam.

"Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dilansir dari Kompas.com, Jumat (7/4/2023).

Adil selanjutnya akan dibawa ke Jakarta, sembali KPK mendalami terus kasus dugaan korupsinya.

KPK juga bakal menentukan status hukum Muhammad Adil dan koleganya usai melakukan OTT Kamis malam.

"Tim KPK segera membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih pagi ini, informasi sementara dijadwalkan dari TKP jam 10-an," ujar Ali.

"Setelahnya pasti kami akan sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," pungkasnya.

Cecar Kemenkeu Soal Dana Bagi Hasil Minyak

Sebelum ditangkap KPK, Adil sempat mencecar Kementerian Keuangan pada Desember 2022 lalu.

Dirinya kesal nilai dana bagi hasil produksi minyak Meranti tidak sebanding dengan kenaikan harga.

Lifting minyak Meranti saat itu menurutnya mencapai 7.500 barrel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barrel per hari.

Sementara asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi 100 Dolar AS per barrel, dari sebelumnya 60 Dolar AS per barrel.

Baca juga: Dana Inilah yang Dikorupsi Bupati Meranti Muhammad Adil Saat OTT KPK di Rumah Dinas

Namun, dana bagi hasil yang diterimanya untuk tahun ini sebesar Rp 115 miliar.

Menurut dia, jumlah ini hanya naik sekitar Rp 700 juta dari sebelumnya.

Meski menjadi daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia, Kepulauan Meranti menurut Adil berstatus sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia.