Sambut Tahun Politik, ASN dan SDM Kemenkominfo Diingatkan Kembali soal Netralitas

“ASN harus menyadari posisi sebagai pelayan publik yang profesionalitasnya diukur dari layanan dan kepuasan publik di ruang fisik dan ruang digital. Saat ini United Nation Government Survey melihat 0,76 persen lebih besar daripada rata-rata government di asia tenggara. Sudah tidak ada alasan lagi bagi ASN untuk tidak memahami literasi digital,” tegas Mira.

Mira juga menekankan bahwa ASN juga harus cerdas secara emosional dan kognitif serta sensor sensitivitas dalam hal melakukan filter hal apa yang pantas dan tidak diunggah di media sosial.

“Saya juga mengingatkan ASN kemenkominfo untuk menjaga netralitas, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari tapi juga di ruang digital. Upaya peningkatan literasi digital selanjutnya adalah esensial dengan tujuan menciptakan ruang digital yang kondusif dan positif, oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar komponen bangsa. Kemenkominfo sebagai regulator, komunikator, akselerator terus mengupayakan literasi digital untuk meningkatkan kompetensi ASN,” jelas Mira.

Netralitas ASN dan Kultur Digital ASN

Perwakilan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Puadi sempat menyampaikan sesi materi mengenai Netralitas ASN.

Dalam penjelasannya, Puadi menekankan bahwa terdapat tiga penyebab yang membuat netralitas ASN tidak dapat tercapai.

Baca juga: Bos FIFA Infantino Ikut Mengutuk Chant Rasialis dari Pendukung Juventus Terhadap Romelu Lukaku

Baca juga: Cerita Rani Dwi Ulandari, Mengaku Syok Orang Tuanya Jadi Korban Dukun Pengganda Uang di Banjarnegara

“Adanya kepentingan politik seperti irisan kekerabatan atau kesukuan yang menjadi politik identitas. Lalu digunakannya pemilu sebagai cara untuk meminta promosi jabatan. Kemudian yang terakhir adalah adanya tekanan-tekanan dari tokoh yang kuat atau bisa disebut ASN yang masuk dalam ekosistem yang tidak baik. Di luar tiga penyebab ini, upaya penegakan hukum pun belum maksimal sehingga tidak ada upaya yang membuat jera para pelaku,” tegas Puadi.

Sementara Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Arie Budhiman menjelaskan bahwa terdapat disrupsi yang dihadapi ASN.

“Kemarin kita mengalami Covid-19 yang membuat cara kerja ASN berubah menjadi semakin terdigitalisasi. Nah, tantangan baru yang kita hadapi selanjutnya adalah Pemilu tahun 2024, apakah kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk membuat kinerja kita semakin baik atau justru sebaliknya. Itulah yang harus dipersiapkan oleh para ASN,” jelas Arie Budhiman.

Guru Besar dan Peneliti Bidang Rekayasa Perangkat Lunak Fasilkom Universitas Indonesia, Eko Kuswardono Budiarjo menjelaskan bahwa dalam kecakapan digital terdapat formula 4+1 yakni menyeleksi, memahami, menganalisis, dan memverifikasi, agar kita dapat berpartisipasi.

“Formula ini juga sebagai tolak ukur sudah sejauh mana ASN mendalami kecakapan digital. Kecakapan digital ini juga berguna bagi organisasi yakni kecakapan dalam memilih perangkat keras dan lunak yang cocok untuk tupoksi atau tugas kita,” ungkapnya.