PSI Ingin Bergabung 'Koalisi Besar', Giring Ganesha: Ada Capaian Jokowi yang Harus Diteruskan

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha menyebut pihaknya memutuskan untuk bergabung ke koalisi partai pro pemerintah yang saat ini baru diwacanakan dalam membentuk koalisi besar.

Adapun koalisi besar itu disebut-sebut beranggotakan partai politik dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN serta PPP dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dijajaki Gerindra-PKB.

"Bismillahirrahmanirrahim PSI tegak lurus masuk dalam koalisi tim Jokowi mulai hari ini," ucap Giring Ganesha saat konferensi pers di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023).

Mantan vokalis Nidji tersebut mengatakan alasan partainya mengikuti arah koalisi partai politik pro pemerintah karena ada capaian Presiden Jokowi yang mesti harus dijaga.

"Ada pencapaian harus diteruskan, disempurnakan, dan juga kami pikir bahwa ini yang membuat dasar PSI bahwa kita harus membuat, menjalin komunikasi dan juga bersama-sama berkoalisi dengan partai politik yang memiliki arah perjuangan yang sama," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan setelah membaca dengan saksama perkembangan terakhir, PSI meyakini ada kebutuhan mendesak untuk membangun komunikasi lebih intens.

Atas dasar hal tersebut, perempuan berusia 41 tahun itu menuturkan PSI ingin bergandeng tangan, bergabung dan bekerja sama dengan Koalisi Besar Jokowi, yang merupakan gabungan KIB dan KIR.

"Koalisi besar ini penting untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan demokratis dan menjamin terpilihnya presiden dan wakil presiden yang dapat meneruskan kerja-kerja baik Presiden Jokowi," tutupnya. 

Prabowo pastikan masuk 'Tim Jokowi'

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan, bahwa sudah ada kesepakatan soal wacana koalisi besar untuk menggabungkanKoalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Pemilu 2024.

Adapun wacana tersebut, usai pertemuan Presiden Joko Widodo bersama lima Ketua Umum (ketum) parpol yakni Prabowo, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Hal itu disampaikan oleh Prabowo usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Prabowo mengatakan, antara KIR yang berisi partai Gerindra-PKB, dan KIB yang berisi PAN-Golkar-PPP, memiliki frekuensi yang sama.

"Ada. Ternyata ada (kesepakatan). Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita sudah masuk," kata Prabowo. 

Baca juga: NasDem Tak Diundang di Acara Silaturahim PAN bareng Jokowi, Effendi Choirie: No Problem, Biasa Aja

Menurut Prabowo, kelima parpol ini sudah masuk 'tim Jokowi'.

"Kita sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang. Ya kan?" ucap Prabowo. 

Prabowo lantas membuka kemungkinan dua koalisi ini untuk melebur

Menurutnya, yang terpenting jalinan komunikasi di antara kedua koalisi, ini semakin intens.

"Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang terpenting komunikasi akan tambah intens. Kita belum bicara soal ke arah itu (capres-cawapres)," ujar Prabowo.

Zulkifli Hasan singgung kedekatan Jokowi dan Prabowo

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas, mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), atas kehadirannya di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Dalam sambutannya, Zulhas singgung soal kedekatan Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

"Jadi tidak heran kalau pak prabowo panen padi sama Pak Jokowi, survei naik pak," ujar Zulhas sambil sedikit tersenyum tertawa. 

"Betul pak, jadi kalau ikut yang auranya tuh lagi naik, kita kebawa pak," tambah Zulhas. 

Selain itu, Zulhas juga berterimakasih kepada Prabowo Subianto yang juga turut hadir di acara Silaturahmi Ramadan.

Baca juga: Pernah Jadi Duta Pembangunan Daerah Tertinggal, Febry Yolanda Ingin Pembangunan di Banten Merata

"Pak prabowo terima kasih banyak pak. saya deg degan, jangan sampai pak Prabowo tidak hadir," tutur Zulhas. 

"Pak Presiden, saya sama Pak Prabowo sudah 10 tahun pak, dukung Pak," tambah Zulhas sambil tertawa. 

Adapun Zulhas memuji Prabowo Subianto sebagai menteri, yang tidak kenal lelah berjuang untuk Indonesia. 

"Tapi karena pak Prabowo jadi menteri pak Jokowi masa saya enggak," kata Zulhas. 

Baca juga: Jokowi Hadiri Silahturahmi Ramadan, Zulhas: Selama 24 Tahun Pertama Kali Presiden Datangi Kantor PAN

"Pak Probowo tidak diragukan, tidak kenal lelah berjuang untuk NKRI," lanjut Zulhas. 

Diketahui, sejumlah Ketua Umum Partai politik yang hadir yaitu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menjadi tuan rumah, hadir juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Plt Ketua Umum PPP Mardiono

PDIP tak setuju

Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly kurang setuju atas wacana pembentukan koalisi besar jelang Pilpres 2024, karena akn bermuara pada konsep oposisi.

Jika terwujud, koalsi besar itu justru bisa bikin gaduh, dan stabilitas politik menjadi terganggu.

“Ya, koalisi lima partai politik itu hal yang biasa, apalagi menjelang tahun politik seperti Pemilu dan Pilres,” ujar Yasonna, Senin (3/4/2023).

Wacana pembentukan koalisi besar diprakarsai oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), dan dihadiri empat pemimpin parpol lain saat acara silaturahmi, Sabtu (1/4/2023).

Adapun koalisi besar adalah gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya.

KIB terdiri dari PAN, Golkar, dan PPP, sedangkan Koalisi Indonesia Raya terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.

Menurut Yasonna, terminologi koalisi versus oposisi tidak dikenal dalam sistem presidensil yang dianut Indonesia, karena Indonesia hanya menganut sistem parlementer.

Baca juga: Buka Peluang Soal Koalisi Besar KIB-KIR, Prabowo Subianto: Kita Sudah Masuk Tim Jokowi

“Benar bahwa menurut Pasal 6A Ayat 2, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik, atau gabungan partai politik," ucapnya.

"Dalam konteks ini, sesuai konstitusi maka terminologinya adalah partai pengusung, termasuk bagi parpol yang bisa mengusulkan sendiri," imbuhnya.

"Jika didukung partai lainnya, fungsinya sebagai partai pendukung. Jadi gabungan partai politik yang secara konstitusi dan Undang-Undang bisa mencalonkan, seharusnya disebut sebagai partai pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden,” tambahnya.

Baca juga: Begini Respon Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera Soal Wacana Koalisi Besar Pilpres 2024

Yasonna menyatakan, pengalaman Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, di mana dibangun konsep koalisi dan oposisi, justru mempertajam dikotomi di DPR-RI, sehingga menimbulkan kegaduhan dan deadlock.

“Saya kira kita harus bangun suatu budaya politik yang lebih guyub, mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, dan secara konstitusional membangun sistem presidensil yang lebih baik,” katanya.

PAN respon ajakan JK ke Golkar untuk dukung Anies

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebut, saling mengajak bergabung koalisi jelang Pilpres 2024, merupakan hal yang biasa.

Hal tersebut terkait Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) disebut mengarahkan Partai Golkar untuk bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Kalau ngajak-mengajak kan biasa sekarang kan, semua ngajak ini ngajak itu, biasa. Namanya ngajak kan biasa itu," katanya Yandri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Terlebih, Yandri menyebut semua koalisi Pilpres yang dibangun saat ini masih sangat dinamis.

"Sekali lagi (koalisi) ini masih sangat dinamis, semua masih bisa terbuka. Siapa bergabung dengan siapa, siapa yang diajak siapa yang ngajak itu biasa," ujarnya.

Karenanya, dua menilai semuanya masih sangat memungkinkan untuk bergabung sebelum mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi tidak ada hal yang tabu dalam proses Pilpres, semua masih sangat memungkinkan untuk mencapai sebuah kesepakatan," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Jusuf Kalla (JK) sempat mengarahkan Airlangga Hartarto agar Partai Golkar bisa bergabung koalisi perubahan.

Adapun instruksi itu disampaikan saat JK dan Airlangga Hartarto hadir dalam acara buka bersama di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/ 2023).

Dalam pertemuan itu, Doli menyatakan bahwa JK sempat arahkan kepada Airlangga Hartarto.

Termasuk, arahan kemungkinan Partai Golkar bergabung koalisi perubahan.

"Saya kira pasti ya (arahan JK), senior-senior itu kan mempunyai pandangan, saran, masukan, tapi semua masukan saran dan pandangan dari senior-senior itu pasti at the end akan dibicarakan secara resmi di dalam rapat partai," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (27/3/2023).

Ia menuturkan bahwa setiap usulan tersebut bakal dibahas bersama sejumlah tokoh senior Partai Golkar.

Mereka semuanya bakal diminta pandangan soal usulan tersebut.

"Apakah nanti dalam rapat partai itu internal di DPP atau juga bersama dengan ketua-ketua dewan itu. Kan ketua dewannya lengkap kabinet sekarang," jelasnya.

"Ketua dewan pembinanya ada Pak Ical, Ketua Dewan Kehormatan ada Pak Akbar, kemudian Ketua Penasihatnya ada Pak Luhut,"

"Kemudian ada Pak Agung sebagai ketua dewan pakar, pak JK walaupun secara formal tidak di dengan itu tapi kami menjaga terus komunikasi dengan senior-senior kami itu," sambungnya.

Di sisi lain, Doli menilai bahwa JK merupakan sosok senior di partai Golkar. Eks Ketua Umum Partai Golkar itu juga telah dianggap sebagai legenda.

"Kita banyak punya senior-senior dan itu salah satu kekayaan yang dimiliki partai golkar. Legenda-legenda hidup itu seperti Pak JK, Pak Akbar, atau Pak Ical, itu sekarang ditambah Pak Luhut, ada Pak Agung, gitu."

"Nah mereka ini sampai saat ini selalu juga berada bersama-sama kami, di dalam pengambilan keputusan juga mereka selalu kita libatkan," tukasnya.