Hanura DKI Terancam Jeblok saat Pemilu 2024 Akibat Polemik dengan Ketua DPD

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai Hanura DKI Jakarta terancam jeblok saat Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini dipicu polemik berkepanjangan antara Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Charles Kawengian dengan para pengurus di tingkat kota/kabupaten hingga kecamatan.

Sekretaris DPC Hanura Jakarta Utara, Sukma Jaya mengatakan, konflik internal akan mengganggu konsolidasi dan kerja partai menjelang Pemilu 2024 nanti.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, salah satu solusinya adalah DPP haru memberhentikan Jimmy dari jabatan Ketua DPD Hanura DKI.

“Kami DPC dan PAC se-Jakarta Utara sepakat dan meminta dan solid meminta Jimmy mundur dari Ketua DPD Hanura DKI atau DPP mencopot Jimmy,” kata Sukma di Jakarta pada Senin (3/4/2023).

Menurutnya, PAC Jakarta Utara sepakat dengan Forum Penyelamat Partai Hanura DKI bahwa tidak opsi lain untuk mengganti kepemimpinan. Bahkan Sukma dan kawan-kawan menolak kegiatan yang diadakan oleh Jimmy.

Baca juga: DPP Partai Hanura Didesak Copot Jimmy dari Ketua DPD, Buntut Polemik Tak Kunjung Selesai

“Pokoknya, kegiatan Hanura yang diadakan Jimmy, kami tak hadir. Kami menjalankan perintah DPP menunggu keputusan mengganti Jimmy segera,” ujar Sukma.

Hal senada dikatakan Sekretaris DPC Jakarta Pusat Hasbi. Dia menyatakan,sepakat dengan DPC dan PAC se-Jakarta yang tidak setuju dengan Jimmy sebagai Ketua DPD. 

“Kami meminta DPP segera mencopot jimmy, karena banyak kasus pribadinya yang bisa menenggelamkan Partai Hanura Jakarta pada Pileg 2024,” imbuhnya.

Dia mengaku, heran dengan klaim Jimmy bahwa Hanura di Jakarta solid bersamanya hanya dengan acara buka bersama.

Kegiatan ini dihadir seluruh DPC bersama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB), itu adalah kebohongan besar. 

“Dalam foto kegiatan dapat dilihat yang hadir hanya empat Ketua DPC. Itu pun, dua dalam proses mosi tidak percaya. Ditambah orang-orang tak jelas. Acara bukber kok, joget-joget. Mereka bohong itu,” kata Hasbi. 

“Klaim Jimmy didukung ketua, sekretaris, dan bendahara serta 50 persen pengurus, itu kebohongan yang sering diucapkan kepada DPP maupun orang yang tak memahami persoalan Hanura Jakarta,” lanjutnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Dia menjelaskan, kebohongan demi kebohongan akan membawa kehancuran Hanura di Jakarta jika DPP tak berhentikan Jimmy sebagai Ketua DPD Hanura DKI. Jika benar Jimmy klaim masih didukung DPC dan PAC, dia harus bisa menunjukkan bukti beria acara rapat dengan KPU di tingkat kelurahan dan kecamatna beberapa waktu lalu.

“Apakah Jimmy memegang atau PAC menyerahkan berkas tersebut. Jadi, jangan bermimpi kami bisa merebut kursi DPRD DKI, jika Jimmy masih menjabat Ketua DPD Hanura DKI. Sebab, ketidaksanggupan selama satu tahun lebih ini membuat Hanura DKI semakin hancur,” ketusnya.

Forum penyelamat, kata Hasbi, merupakan pekerja politik sesungguhnya, mulai dari tingkat ranting, PAC, DPC hingga DPD. Semua hasilnya akan diserahkan ke DPP sebagai bukti kesolidan PAC dalam membangun Hanura DKI ke depan. 

Diberitakan Warta Kota pada Senin, 9 Mei 2022 lalu, Politisi Partai Hanura Jimmy Charles Kawengi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan senilai Rp 30,9 miliar. Disebutkan bahwa Jimmy diduga telah melakukan penipuan terhadap usaha jasa potong sapi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan membenarkan informasi tersebut. “Ya benar, laporan sudah diterima dan sedang ditangani penyidik," ujar Zulpan saat dikonfirmasi Senin (9/5/2022).

Laporan polisi itu terdaftar dengan Nomor : LP/B/1411 / ||| / 2022 / SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapor adalah atas nama Henny Kurniati. Dia melaporkan Jimmy atas dugaan penipuan dan atau penggelapan sesuai dengan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP.

Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Jimmy Charles Kawengian itu dilaporkan pada 18 Maret 2022 lalu. Dugaan penipuan berawal dari kerjasama sapi potong dengan keuntungan yang dijanjikan besarannya bervariasi.

Karena merasa yakin dan percaya dengan adanya purchase order yang ditunjukkan oleh terlapor, kemudian korban menyerahkan uang secara bertahap senilai Rp 30.912.400.000 ke rekening terlapor. Namun, seiring berjalannya waktu hanya beberapa kali keuntungan yang diberikan oleh terlapor.

Prahara di tubuh DPD Partai Hanura DKI Jakarta terus bergulir. Setelah para pengurus dan kader meminta Jimmy mundur dari jabatannya karena tersangkut kasus di Polda Metro Jaya, DPC Hanura tak kunjung menerima anggaran verifikasi-faktual (verfak) dari DPP Hanura.

Wakil Ketua DPC Partai Hanura Jakarta Timur Yoyon mengatakan, anggaran verfak yang diberikan DPP ke rekening DPC Hanura Jaktim sebetulnya Rp 100 juta. Namun, berdasarkan keterangan Ketua DPC Jaktim, Jimmy meminta menarik semua uang tersebut dari rekening DPC.

“Sayangnya, Ketua DPC hanya diberikan uang pengganti Rp 5 juta, Sekretaris dan Bendahara DPC Jaktim masingg-masing dikasih Rp 10 juta. Sisanya, Rp 75 juta dibawa Jimmy dengan alasan untuk operasional dan kantor partai,” kata Yoyon pada Senin (27/3/2023).

Yoyon menilai, Jimmy tidak memiliki visi membesarkan Hanura di Ibu Kota yang sebentar lagi menghadapi gelaran Pemilu Serentak 2024. Dia menegaskan, akan terus berjuang agar Hanura bisa masuk lima besar di Jakarta.

“Kami ingin Hanura kembali ada wakilnya di DPRD DKI, seperti 2014-2019 ada 10 anggota DPRD DKI dari Hanura,” ucapnya. (faf