Tensi Darah Naik usai Kliennya Dituntut Mati, Hotman Paris: Saya Tidak Membela Narkoba tapi Orangnya

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Nuri Yatul Hikmah

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH — Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyebut bahwa tensi darahnya naik usai mendengar putusan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut kliennya yakni Irjen Pol Teddy Minahasa dengan hukuman mati. 

"Jelas dong kalau dihukum mati, tensi kami agak naik itu wajar, kan pada saat itu masih mikirin klien," ujar Hotman kepada awak media usai sidang tuntutan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

Menurutnya, yang ia lakukan saat ini hanyalah membela klien demi mencari kebenaran.

Ia juga menegaskan bahwa yang ia bela adalah Teddy Minahasa, bukan membela kejahatan narkobanya.

"Kami ini kan membela klien, mencari kebenaran, pengacara itu bukan membela orang jahat, tapi mencari kebenaran, apakah itu nanti bersalah atau tidak itu terserah kepada Hakim," ucap Hotman.

"Dan mengenai banyak usulan yang katanya Hotman Paris katanya pembela rakyat dan kini pembela narkoba. Saya tidak membela narkoba, saya membela orang," imbuh dia.

Baca juga: Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Hotman Paris Punya Strategi Agar Dakwaan Batal demi Hukum

Hotman berujar, hal yang membuatnya mendukung Teddy lantaran latar belakang dan sikap baik sang jenderal bintang dua itu saat mengemban amanah sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Mabes Polri.

"Sambo aja berapa duit ditawarin, sudah tanda tangan surat kuasa, angkanya pun sampai miliaran, tapi saya mundur. Jadi saya bukan karena uang membela Teddy Minahasa. Tapi waktu dia sebagai Karopaminal di Propam Mabes Polri, dia banyak bantu kasus-kasus rakyat kecil di Kopi Joni," ungkap Hotman.

"Tiap ada dugaan pelanggaran polisi di kopi Joni terhadap rakyat kecil, setiap saya adukan ke dia, karena Teddy itu polisi dari polisi, dalam dua jam dia bisa tahu," lanjutnya.

Baca juga: Dituntut Pidana Mati, Teddy Minahasa Cengar-Cengir Sambil Lambaikan Tangan

Maka dari itu, kata Hotman, ia tak mungkin menolak Teddy Minahasa yang memintanya mendampingi ia selama menjalani kasus narkoba lebih dari lima kilogram itu.

"Sebagai teman, masa saya tolak. Dan kasus lain juga kan pakai pengacara juga," tandasnya. 

Tuntutan JPU

Diberitakan Warta Kota sebelumnya, mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), di muka sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (30/3/2023).

"Menjatuhkan pidana terdakwa Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar dengan pidana mati," kata JPU membacakan tuntutan Teddy.

Tuntutan tersebut dijatuhkan jaksa kepada Teddy dengan berbagai pertimbangan.

Baca juga: Ditunggangi Opini Publik, Tuntutan JPU Terhadap Teddy Minahasa Diyakini Bakal Tinggi

Jaksa menganggap, terdakwa Teddy telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu.

Selain itu, terdakwa merupakan Anggota Kepolisan Republik Indonesia yang memangku jabatan sebagai Kapolda Provinsi Sumatera Barat.

"Sebagai seorang penegak hukum terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda, seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika," ujar JPU saat membacakan amar tuntutan Teddy Minahasa di muka sidang PN Jakarta Barat, Kamis.

"Namun, terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika. Sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat," imbuh Jaksa.

Selain itu, Jaksa juga menganggap bahwa perbuatan terdakwa Teddy telah merusak kepercayaan publik kepada institusi Polri yang anggotanya kurang lebih 400.000 personel.

Dalam amar tuntutannya itu, Jaksa juga juga memasukkan sikap Teddy yang tak mengakui perbuatannya dan pernyataannya yang berbelit-belit saat memberikam keterangan, sebagai pertimbangan yang memberatkan.

Sementara hal yang meringankan Teddy, JPU secara tegas mengatakan tidak ada.

Baca juga: Teddy Minahasa Harap-harap Cemas Jalani Sidang Tuntutan JPU Hari Ini, Klaim Diri tak Bersalah

Untuk informasi, mantan Kapolda Sumatera Barat itu terjerat kasus peredaran gelap narkoba bersama anak buahnya eks Kapolres Bukittinggi Dody Prawiranegara.

Namun selain Dody, turut terjerat dalam kasus tersebut, Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, dan Muhamad Nasir.

Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pihak Dody Prawiranegara Kecewa tuntutan JPU

Kuasa hukum AKBP Dody Prawiranegara, Linda Pujiastuti, dan Kompol Kasranto kecewa dengan tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap tiga kliennya itu.

Diketahui dari persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Senin (27/3/2023), AKBP Dody dituntut penjara selama 20 tahun, Linda 18 tahun, dan Kasranto 17 tahun.

Usai mendengar putusan itu, Adriel Viari Purba yang selama ini mendampingi ketiganya merasa bahwa sikap jujur kliennya tak dihargai JPU.

"Tadi sudah dengar tuntutan Jaksa, yang pasti kami sangat kecewa karena JPU dalam tuntutannya tidak menunjukkan atau mencerminkan keadilan," ujar Adriel saat ditemui usai sidang di PN Jakarta Barat, Senin.

Baca juga: Dody Prawiranegara Dituntut 20 Tahun Penjara dan Denda Rp 2 Miliar, Ini Pertimbangannya

"Yang mana kami tahu, Pak Dody, Linda, Syamsul Ma'arif sudah mengungkap dengan sangat jujur dari penyidikan tahap 2 sampai ke pengadilan, hingga pemeriksaan sebagai terdakwa semua mengaku bersalah," imbuh dia.

Menurut Adriel, JPU hanya menyebutkan satu poin saja sebagai pertimbangan keringanan untuk ketiga kliennya, yakni terkait sikap merasa bersalahnya.

Namun, kata Adriel, JPU tidak menjelaskan terkait sikap jujur dan kooperatif kliennya. 

"Di mana saksi penyidik sudah mengatakan di awal dia bilang bahwa Bu Linda mengaku dan kooperatif langsung menunjukkan barangnya di mana pada saat ditangkap, tidak perlu pakai menkanisme penggeledahan. Dody juga begitu, pada saat dijemput langsung berikan handphone secara cuma-cuma," kata Adriel.

"Nah di situlah, tidak disebutkan kooperatif dan sebagainya. Jadi menurut kami, fakta-fakta persidangan tidak terlampau terlihat dalam tuntutannya," lanjutnya.

Kendati begitu, Adriel optimis jika putusan tersebut belum final.

Baca juga: Ungkap Kronologis Kasus Narkoba Teddy Minahasa, AKBP Doddy Singgung Kode Singgalang 1

Secara blak-blakan ia juga membandingkan kasus kliennya dengan Richard Eliezer yang mendapat keringanan hukuman hingga satu tahun enam bulan penjara, dari tuntutan awal 12 tahun.

"Harapan kami, kami memohon bahwa fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap oleh Pak Dody, Bu Linda, Syamsul Ma'arif khususnya, untuk dipertimbangkan menjadi justice collaborator dalam vonis hakim nanti," jelas Adriel.

Pasalnya, ia percaya bahwa Teddy Minahasa merupakan dalang dari kasus narkoba yang menjerat kliennya. 

Sehingga, kata Adriel, sang mantan Kapolda Sumatera Barat itu yang seharusnya mendapat hukuman tertinggi.

"Jadi sebenarnya semua ini sudah jelas alurnya bahwa Pak Teddy Minahasa jadi dalang, aktor dan penggagas dari semua peristiwa ini. Jadi harusnya Pak Teddy Minahasa itu lebih jauh lebih besar hukumannya, daripada Pak Dody, Bu Linda, Syamsul Ma'Arif dan Kasranto yang telah mengungkap peristiwa ini menjadi semakin terang," tandasnya. 

Dituntut 20 tahun

Diberitakan sebelumnya, Mantan Kapolres Bukittinggi, AKBP Dody Prawiranegara dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), di muka sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Senin (27/3/2023).

"Menjatuhkan pidana terdakwa Doddy Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar subsider enam bulan penjara dikurangi masa tahanan," ujar JPU membacakan tuntutan Dody.

Tuntutan tersebut dijatuhkan Jaksa kepada Dody atas pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan.

Menurut JPU, terdakwa terbukti telah menukar dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu.

Baca juga: VIDEO Mami Linda Alias Anita Cepu Dituntut 18 Tahun Penjara Atas Kasus Narkoba Teddy Minahasa

Selain itu, kata Jaksa, terdakwa merupakan anggota kepolisian yang memangku jabatan sebagai Kapolres Buktitinggi.

"Seharusnya terdakwa sebagai penegak hukum bisa memberantas narkotika, namun terdakwa justru melibatkan diri dalam peredaran narkotika. Sehingga tidak mencerminkan aparat pengegak hukum yang baik di masyarakat," tutur Jaksa.

Menurut Jaksa, perbuatan terdakwa Dody telah merusak kepercayaan masyarakat kepada aparat penegegak hukum, khususnya Polri.

"Terdakwa tidak mendukung program pemeritnah dalam pemberantasan perdaran narkotika," kata Jaksa.

Selain hal memberatkan, Jaksa juga menyebut bahwa hal yang meringankan Dody dalam kasus ini adalah ia mengakui dan menyesali perbuatannya.

Baca juga: Jual Sabu Teddy Minahasa, Linda Pujiastuti Dituntut 18 Tahun Penjara dan Denda Rp 2 miliar

Untuk diketahui, dalam kasus peredaran narkoba ini, Dody Prawiranegara didakwa menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu hasil barang sitaan yang beratnya lebih dari lima gram.

Selain Dody, terseret dalam kasus tersebut, sang mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa serta kaki tangannya, yakni Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, dan Muhamad Nasir. 

Anita Cepu Dituntut 18 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan tuntutan 18 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar kepada Linda Pujiastuti alias Anita Cepu atas kasus peredaran narkotika yang menjerat dirinya.

Tuntutan itu dibacakan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Senin (27/3/2023).

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Linda Pujiastuti dengan pidana penjara selama 18 tahun dengan denda Rp 2 miliar," kata JPU membacakan tuntutan Linda.

Baca juga: Jual Sabu Teddy Minahasa, Linda Pujiastuti Dituntut 18 Tahun Penjara dan Denda Rp 2 miliar

Baca juga: LPSK Pelajari Berkas Permohonan JC dari AKBP Dody Prawiranegara, Linda Pujiastuti, dan Samsul Maarif

Tuntutan tersebut dijatuhkan jaksa kepada Linda atas pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan.

Menurut JPU, terdakwa terbukti telah menawarkan untuk dijual, menerima, dan menyerahkan narkotika jenis sabu, menikmati keuntungan, dan tidak mendukung program pemerintah memberantas narkotika.

Namun, kata Jaksa, selama persidangan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya.

Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan yang meringankan. 

"Menyatakan terdakwa Linda Pujiastuti alias Anita bersama Teddy Minahasa, Syamsul Ma'arif, dan Dody Prawiranegara dan Kasranto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari lima gram," tutur JPU saat mengadili Linda.

Sehingga menurut JPU, Linda sah dianggap telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News