Pakaian Bekas

IKAPPI Keluhkan Hotline Kemenkop UKM Soal Pakaian Bekas: Respons Lamban, Ditelepon tak Bisa!

Ketua DPW IKAPPI DKI Jakarta Miftahudin meuapkan unek-uneknya terkait hotline Kemenkop UKM untuk pedagang yang terdampak pakaian bekas.

Penulis: Valentino Verry | Editor: Valentino Verry
warta kota/nuril yatul
Pemerintah dan polisi sedang sibuk membasmi perdagangan pakaian bekas lewat berbagai cara. Kemenkop UKM pun sampai membuka hotline bagi pedagang yang berniat lapor karena terampak. Sayang, hotline itu tak berfungsi maksimal. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memiliki niat baik membuka hotline buat pedagang yang terdampak atas peredaran pakaian bekas yang kini marak.

Sayang, hotline itu tak berfungsi maksimal. Respons yang lambat dan sulit ditelepon menjadi kendala utama bagi pedagang yang hendak lapor.

Entah faktor jaringan atau ketiadaan petugas Kemenkop UKM yang menangani hotline tersebut, ini menjadi tugas Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki untuk membenahinya.

Seperti yang diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPW IKAPPI) DKI Jakarta Miftahudin, yang kesal pada hotline tersebut.

Menurut Mifta, hotline yang disediakan KemenKopUKM memiliki respons yang lamban.

"Hotline KemenKop yang katanya bekerjasama dengan Smesco dan lain-lain, responsnya lamban. Bahkan beberapa pedagang menelpon call center tidak bisa," ujarnya kepada Tribunnews, Kamis (23/3/2023).

Menurut Mifta, KemenKopUKM dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus langsung mendatangi pedagang yang terimbas.

Baca juga: Pakaian Bekas Dilarang Sampai Polisi Turun Tangan, Hotman Heran-Sindir Istri Pejabat Tukang Pamer

"Saran kami, KemenKop bersama Kemendag dan instansi lainnya jemput bola. Datangi teman-teman pedagang terimbas seperti di sekitaran Pasar Senen Jakarta dan lainnya," kata Miftahudin.

Ia mengatakan, pemerintah harus menyikapi hal ini lebih bijak, serta memberi solusi yang konkret kepada para pedagang terdampak pelarangan pakaian baju bekas impor.

"Jangan sampai ada preseden buruk bagi pemerintah yang seolah tajam galak ke masyarakat bawah. Khususnya para pedagang yang terimbas regulasi thrifting," ujarnya.

"Menurut kami, ini tidak dibarengi dengan solusi konkret. Ini bukan persoalan sepele," ucapnya lagi.

Baca juga: Penggerebekan Polisi tak Berpengaruh, Aktivitas Jual-Beli Pakaian Bekas di Pasar Senen Tetap Semarak

"Harus bijak menyikapinya dan mencarikan solusinya yang betul-betul baik bagi kepentingan bersama," imbuhnya.

Ia pun meminta KemenKopUKM tak hanya memberi janji di bibir (lip service) karena banyak hal yang harus dievaluasi.

"KemenKop jangan hanya lip service lah. Ini kan banyak juga yang harus dievaluasi," katanya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved