Heran Pakaian Bekas Impor Baru Dilarang Sekarang, Ikappi Pertanyakan Pengawasan Pemerintah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) DKI Jakarta mempertanyakan pengawasan Pemerintah DKI Jakarta terhadap impor pakaian bekas.

Hal ini menyusul adanya larangan penjualan pakaian bekas impor atau (thrifting), karena menyangkut kesehatan dan lingkungan.

Ketua DPW Ikappi DKI Jakarta Miftahudin mengatakan, para pedagang banyak yang menjadi korban dalam situasi ini, karena mereka sudah menyiapkan stok yang cukup banyak.

Dia menyebut, konsep bernegara sudah bagus, baik di dalam urusan perdagangan maupun yang lain, hanya fungsi pengawasan saja di lapangan yang perlu diperkuat.

Baca juga: Pakaian Bekas Dilarang Sampai Polisi Turun Tangan, Hotman Heran-Sindir Istri Pejabat Tukang Pamer

“Jika ini dianggap ilegal dan ditemukan ruko-ruko di dalam area Pasar Jaya di Jakarta dan sudah berlangsung lama, lalu di mana fungsi pengawasan Disperindag DKI?, fungsi Perumda Pasar Jaya? dan fungsi pengawasan instansi lainnya,” kata Miftah pada Jumat (14/3/2023).

Menurutnya, pemerintah perlu melihat para pedagang sebagai kawan sehingga harus diayomi.

Setelah kejadian ini, mereka dibina dan tidak serta merta sebatas menindak dan membunuh rezeki masyarakat kecil, khususnya pedagang pakaian bekas.

“Kami Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta pada dasarnya setuju dan mendukung apapun regulasi yang dibuat pemerintah baik di tataran pusat maupun daerah. Apalagi ini isunya berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan,” jelasnya.

Baca juga: Penggerebekan Polisi tak Berpengaruh, Aktivitas Jual-Beli Pakaian Bekas di Pasar Senen Tetap Semarak

Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dibantu personel Polres Jakarta Pusat menggerebek sejumlah gudang tempat importasi pakaian bekas di Lantai III Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023) malam.

Penggerebekan ini dilakukan atas tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo terkait penertiban pakaian bekas impor yang dijual bebas.

Untuk diketahui, pemerintah melalui Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 melarang impor pakaian bekas.

Kepala Unit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Pusat AKP Iptu Diaz Yudistira mengatakan, setidaknya ada belasan kios pakaian bekas impor yang digerebek.

“Betul. (Penggerebekan) ini kegiatan Mabes Polri dan Polres Jakpus. Ada 19 kios (yang digerebek)," ujar Diaz dikutip dari Kompas.com. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.