Gelar Aksi Penolakan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup di MK, PSI Bawa Boneka Kucing Hingga Karung

WARTAKOTALIVE.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar aksi penolakan sistem Pemilu proporsional tertutup di belakang gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/3/2023).

Dalam aksi sistem Pemilu proporsional tertutup tersebut, massa yang berjumlah sekira puluhan orang itu turut melakukan teatrikal boneka kucing yang dimasukan dalam karung.

Aksi teatrikal ini menggambarkan bentuk sistem Pemilu proporsional tertutup.

"Kami bawa boneka kucingnya sebagai pertanda bahwa jika proporsional tertutup dipaksakan itu pada akhirnya rakyat hanya akan disuguhi boneka-boneka palsu," kata Ketua DPP PSI Furqon Amini kepada wartawan.

Baca juga: Sidang Dugaan Pelanggaran KEPP, Ketua KPU Jelaskan Pernyataan Soal Sistem Proporsional Tertutup

Baca juga: Pemilu Pakai Sistem Proporsional Terbuka Atau Tertutup, PDIP Siap Apapun Putusan MK

Baca juga: Sistem Pileg Proporsional Tertutup Dinilai Rentan Nepotisme dan Suap, Feri Amsari: Dibereskan Dulu

Selain membawa bonek kucing yang dimasukan dalam karung, para peserta aksi juga menutup kepalanya dengan kardus kotak berwarna hitam.

Adapun arti kardus berwarna hitam itu dijelaskan Furqon menandakan bahwa dengan sistem proporsional tertutup rakyat dipaksa tak mengetahui siapa calon wakil rakyat yang dipilihnya pada saat Pemilu.

"Karena itu kami tidak menginginkan sebenarnya sistem politik atau sistem Pemilu dikembalikan kepada proporsional tertutup," ucapnya.

"Oleh karena itu juga simbol kotak hitam itu kami pakai untuk kami koyak-koyak sebagai pelajaran sebagai pesan bahwa kami tidak menginginkan sistem proporsional tertutup," pungkasnya.

Presiden Jokowi Tidak Mengintervensi Soal Penundaan Pemilu 2024

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak intervensi soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda Pemilu 2024.

Terkait upaya banding, Moeldoko menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen.

"Presiden tidak ada intervensi, karena Pemilu itu urusan KPU, lembaga independen yang dihormati," ujar Moeldoko.

Moeldoko menuturkan pemerintah tak bisa mengintervensi terkait sengketa partai politik (parpol) dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Apa yang dikomentari? Ini kan enggak ada hubungannya sama pemerintahan, ini kan hubungan antara parpol dengan pengadilan," ucapnya.