Kebakaran Depo Pertamina

IMB Warga Tanah Merah Hanya Berlaku 3 Tahun, Apakah Akan Diperpanjang? Begini Jawaban Heru Budi

Heru tak menjawab secara pasti apakah akan melanjutkan penerbitan IMB di kawasan itu atau tidak.

Editor: Feryanto Hadi
Dokumentasi PPID DKI Jakarta
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat mengunjungi salah satu posko pengungsian di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). 

Ahok pun tidak terlihat mengunjungi korban baik bersama direksi Pertamina maupun pejabat pemerintah terkait lainnya.

Padahal, berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Koramil di Rawasari Selatan, ada 19 orang jadi korban tewas akibat kebakaran itu.

Di era kepemimpinannya, Ahok pernah ingin pindahkan warga Tanah Merah yang bersebalahan langsung dengan Depo Pertamina Plumpang.

Salah satu korban paling parah dari insiden tersebut adalah warga Tanah Merah.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mengungkap masa Gubernur Ahok sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi Depo Pertamina Plumpang.

"Tetapi sayangnya warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan. Upaya merelokasi warga oleh Pemprov DKI mendapatkan perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM tersebut hingga akhirnya dihentikan," ujar Deddy.

PSI Sesalkan Anies Baswedan Kasih Izin Tinggal

Fraksi PSI/Partai Solidaritas Indonesia  DPRD DKI Jakarta menyesalkan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022) yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Jika Anies tak mengeluarkan IMB, PSI yakin warga tidak menjadi korban kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengkritik keputusan Anies Baswedan yang sempat mengeluarkan IMB di Tanah Merah lokasi kebakaran Depo Pertamina.

Harusnya Anies mengajak warga untuk pindah ke lokasi yang aman, bukan melegalkan keberadaan mereka yang dianggap tidak memiliki surat hak milik (SHM) berupa sertifikat tanah.

"Ini pembelajaran penting, pemimpin harus punya ketegasan, jangan cuma mau ambil kebijakan yang enak didengar tapi bisa mencelakakan masyarakat,” ujar William berdasarkan keterangannya pada Selasa (7/3/2023).

William mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (2014-2017) pernah ajak warga untuk pindah karena jarak antara pemukiman warga dengan Depo Pertamina terlalu dekat.

Situasi ini dapat membahayakan warga, terutama saat terjadi musibah seperti kebakaran.

"Pak BTP (Ahok) dulu pernah mengajak warga untuk pindah karena memang tidak aman jika ada pemukiman dekat Depo Pertamina."

"Ketegasan Pak BTP harus ditiru oleh pemimpin politik, walaupun terkadang tidak nyaman, tapi kebijakan penting diambil untuk keselamatan masyarakat sendiri" katanya.

Selain itu, William meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar memperhatikan segala keperluan yang dibutuhkan korban kebakaran itu.

Mulai dari obat-obatan, pangan, administrasi kependudukan dan sebagainya.

"Pemprov DKI Jakarta sekarang harus fokus menyelamatkan warga. Jangan sampai kejadian ini terulang. Pastikan mereka sekarang punya tempat tinggal yang aman dan korban dapat pengobatan gratis,” jelasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved