Bus Transjakarta

Politisi Gerindra Punya Usul Bagus, Minta Pemprov DKI Jakarta Menggratiskan Tarif Bus Transjakarta

Politisi Gerindra Adi Kurnia miliki ide bagus yakni menggratiskan tarif bus Transjakarta, hal ini harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

warta kota/fitriandi fajar
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Adi Kurnia Setiadi menyatakan alangkah baiknya jika Pemprov DKI Jakarta menggratiskan bus Transjakarta, Kamis (2/3/2023). Langkah ini bakal menyenangkan masyarakat. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta diminta menggratiskan tarif Transjakarta yang saat ini dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp 3.500 per orang.

Dengan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hampir Rp 84 triliun pada tahun 2023, DKI Jakarta dirasa mampu menanggung biaya transportasi umum untuk masyarakat.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Adi Kurnia Setiadi mengatakan, usulan ini disampaikan karena berkaca pada pelayanan masyarakat lainnya yang digratiskan pemerintah.

Adi yakin, kebijakan ini akan mendorong mobilitas masyarakat dari angkutan pribadi ke angkutan umum, karena dari segi finansial sangat menguntungkan masyarakat.

“Itu harus (digratiskan), kalau pelayanan pendidikan dan kesehatan saja bisa digratiskan, dengan APBD mau Rp 100 triliun seharusnya di Jakarta itu transportasi juga bisa gratis,” ucap politisi dari Partai Gerindra itu usai Reses di RT 12/15, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (2/3/2023).

Adi mengakui, selama ini operasional angkutan umum yang dikelola Pemprov DKI Jakarta memang mengandalkan dana subsidi atau public service obligation (PSO) sekitar Rp 4,5 triliun pada 2023.

Duit sebanyak itu untuk subsidi tiket Transjakarta sekitar Rp 3,5 triliun, MRT Jakarta Rp 650 miliar dan LRT Jakarta Rp 350 miliar.

Baca juga: Perbaikan Jalur Bus Transjakarta di Jalan-jalan Protokol, Sedot Anggaran Rp 300 miliar

Dia meminta kepada Pemerintah DKI Jakarta tidak perlu memikirkan soal PSO.

Pasalnya, penyediaan angkutan umum merupakan kewajiban pemerintah kepada masyarakat.

“Kita tidak bicara PSO, tapi ini kan bukan moda transportasi yang cari setoran, tapi ini mobil angkutan umum dan ini moda transportasi kacamata Jakarta. Ini dibiayai oleh duit negara, yang mana duit negara ini atau APBD merupakan duit rakyat,” jelasnya.

“Saya harus pastikan duit rakyat ini, dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tujuannya ke sana, uang APBD yang PSO-nya didistribusikan ke Transjakarta itu kan duit rakyat,” sambungnya.

Baca juga: Akibat Banjir, 11 Layanan Mikrotrans dan Bus Transjakarta Alami Perubahan Rute

Pada kesempatan itu, Adi juga meminta Transjakarta untuk menambah armada bus Pink demi mencegah predator seksual.

Soalnya bus Pink dikhususkan untuk penumpang perempuan, bahkan sopir dan pramusapa yang bertugas di armada juga perempuan.

“Kan sudah dilakukan pemisahan antara penumpang laki-laki dengan perempuan melalui bus Pink, dan kami minta bus Pink ditambah,” ujar Adi.

Petugas TNI kini turut menjaga keamanan penumpang bus Transjakarta, seiring maraknya kasus pelecehan seksual.
Petugas TNI kini turut menjaga keamanan penumpang bus Transjakarta, seiring maraknya kasus pelecehan seksual. (Dok Transjakarta)

Adi mengatakan, Transjakarta harus menaruh perhatian lebih karena sepengetahuan dia penumpang angkutan umum paling banyak adalah kaum perempuan.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved