Pengadaan Mobil Listrik di Lingkungan Pemprov DKI Belum Ada Urgensinya, Trubus: Cuma Latah Doang

"Kemudian yang berikutnya, keamanan mobil listrik belum teruji. Belum ada pengujian resminya," tandas Trubus.

Namun demikian, mobil listrik memiliki sisi positif. Trubus menjelaskan jangka panjangnya adalah turut serta berkontribusi dalam mengurangi polusi udara.

Selain itu, mobil listrik dianggap lebih ramah lingkungan dan irit dibanding mobil konvensional pada umumnya.

"Namun ya itu tadi, yang jadi masalah itu ada kecurigaan publik. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan pemerintah yang kemudian ujung-ujungnya untuk menaikkan tarif listrik," ujar Trubus.

Kemudian, Trubus kembali menegaskan bahwa urgensi pengadaan mobil listrik ini belum ada. Karena mobil konvensional masih berjalan hingga saat ini.

"Kecuali pemerintah kemudian menyetop industri mobil konvensional. Berubah industrinya menjadi mobil listrik semua, harusnya begitu. Karena selama ini saya melihatnya hanya testing doang," ucapnya.

Baca juga: Pemkab Bekasi Anggarkan Pembelian Mobil Listrik untuk Sekda dan Pj Bupati Bekasi

Pengadaan 21 Unit Mobil Listrik oleh Pemprov DKI Jakarta 

Sementara itu, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta angkat suara terkait wacana penggunaan mobil listrik untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Kami sedang menyusun regulasi itu. Sebelumnya kan sudah ada Pergub Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas," ujar Kepala BPAD DKI Jakarta, M Reza Pahlevi saat dihubungi, Selasa (21/2/2023).

Namun, regulasi tersebut sedang direvisi untuk ik pasal-pasalnya. Hal itu dikarenakan harus melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Reza menjelaskan dinas yang sudah terlanjur telah memiliki mobil listrik.

Katanya, mobil yang saat ini dipakai oleh SKPD, telah habis masa umurnya.

Oleh sebab itu, bakal dilakukan penghapusan.

Kemudian, selanjutnya akan ada lelang melalui Kantor Pelanggan Negara.

"Jadi kalau kendaraan dinas sudah enggak dipakai pasti akan dilelang," ucap Reza.