Alasan GNPI Memilih Mendeklarasikan Yusril Ihza Mahendra untuk Maju di Pilpres 2024

Di saat Yusril menjabat Menteri Hukum, lahirlah banyak UU, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Penelitian dan Analis Transaksi, dan lain sebagainya.

Yusril Ihza Mahendra Siap Jadi Cawapres

Partai Bulan Bintang (PBB) mendorong ketua umum Yusril Ihza Mahendra sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Sekjen PBB Afriansyah Noor mengatakan, pihaknya sedang membangun komunikasi terkait rencana koalisi dengan PDIP pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kami PBB siap jadi cawapresnya dari PDIP," kata Afriansyah kepada wartawan, Sabtu (28/1/2023).

Menurut Afriansyah, PBB jajaki koalisi dengan PDIP, lantaran partainya jadi pihak terkait dalam gugatan sistem pemilu proposional terbuka.

Kata dia, PDIP dan PBB sama-sama mendukung penerapan sistem pemilu proposional tertutup di 2024.

"Kami PBB sedang menjadi pihak terkait gugatan pro tertutup."

"PDIP dan PBB mengusulkan pro tertutup, dan dalam hal ini PBB juga bangun komunikasi soal koalisi 2024," ujar Afriansyah.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertemu Sekjen PBB Afriansyah Noor.

Hasto mengatakan, pertemuannya dengan Afriansyah juga dilatarbelakangi sejarah kerja sama yang cukup panjang antara PDIP dan PBB.

"Kebetulan kami punya sejarah yang cukup panjang juga dengan Prof Yusril."

"Beliau juga menteri Gotong Royong dalam kabinet Ibu Megawati Sukarnoputri," kata Hasto kepada wartawan, usai acara Ngobras (Ngobrol Sareng Sekjen PDI Perjuangan) di Kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Hasto mengakui, kerja sama dengan PBB salah satunya menghasilkan karya buku tentang Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri berjudul The Brave Lady.

"Kami menuliskan buku The Brave Lady, sumbangsih tulisan di The Brave Lady tersebut," imbuhnya.