Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Ketua Komisi II DPR: Kenapa PKB Setuju Bentuk Empat DOB?

Usul Cak Imin yang mendadak ini dirasa Doli justru menghambat tahapan yang telah berlangsung.

Editor: Yaspen Martinus
ISTIMEWA
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia heran dengan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang meminta jabatan gubernur dihapus. 

"Karena selama ini sejak pemerintahan Indonesia sudah mulai berjalan, itu jenjang kendalinya jelas tentang kendalinya pemerintah pusat, pemerintah daerah itu dibagi dua, provinsi dan kabupaten/kota," terang Doli.

Baca juga: Fadli Zon Tak Tahu Anies Baswedan Punya Utang Rp50 Miliar kepada Sandiaga Uno

Doli juga mengatakan usul Cak Imin tersebut mendadak, mengingat saat ini proses Pemilu 2024 sudah berjalan di tengah tahapan.

Pun empat provinsi baru telah diresmikan, dan disepakati bersama termasuk oleh PKB. Hal ini berarti, lanjut Doli, semua pihak harusnya sudah sepakat untuk keberlangsungan Pemilu 2024.

Wartakotalive sebelumnya memberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menginginkan sistem politik di Indonesia berubah.

Baca juga: Tak Hadir Saat PKS Deklarasikan Dukung Anies, Wasekjen Nasdem: Tidak Ada Manuver Lain

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu bahkan menginginkan jabatan gubernur dihilangkan dari struktur pemerintahan.

Awalnya, Cak Imin mengungkapkan kelemahan politik era reformasi yang kini semakin pragmatis. Ia menuturkan, politik terus berkompetisi tiada henti selama 24 jam.

"Salah satu kelemahan era reformasi yang paling mendesak diatasi adalah politik yang pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti."

"Kelihatannya damai, tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan," kata Cak Imin dalam acara sarasehan nasional satu abad Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Kata Cak Imin, kondisi ini membuat pemilu semakin membutuhkan uang. Dia bilang, uang akan menentukan perilaku pemilih dan kemenangan dalam pemilu.

Baca juga: Pekan Depan Rian Ernest Gabung Partai Politik Kuat dan Berpengalaman, Golkar Bakal Kukuhkan

"Di mana pemilu yang pragmatis, bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu, yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram," tuturnya.

Cak Imin menambahkan, hal ini berdampak besar terhadap aktivis-aktivis Nahdlatul Ulama (NU) yang ingin mendapatkan jabatan publik. Sebab, mayoritasnya mereka tak memiliki uang untuk bersaing dalam kontestasi politik.

"Karena aktivis-aktivis NU yang selama ini bisa murah, sampai bisa duduk jabatan-jabatan publik, sekarang berhadapan dengan lapangan yang sangat pragmatis."

Baca juga: Waspada! Nyamuk Aedes Aegypti Bervirus Dengue Bisa Tularkan Demam Berdarah Hingga Radius 200 Meter

"Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan, karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah," ulasnya.

Dia pun mencontohkan kadernya, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang kini harus berupaya meningkatkan elektabilitas demi bersaing dengan orang yang memiliki banyak uang.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved