Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur Gelar Apel Ikrar Netralitas ASN di Pemilu Serentak 2024

Keempat, adanya intimidasi dan tekanan orang kuat lokal yang terlalu dominan kepada ASN yang berada dalam cengkeraman ekosistem yang tidak menguntungkan.

Kelima, penegakan hukum yang masih birokratis, terlalu banyak melibatkan pihak dan belum sepenuhnya memberikan efek jera pada para pelaku pelanggaran netralitas ASN.

"Keenam, politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peseta pemilu,” bebernya, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Bawaslu dengan Kepala Daerah di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (27/09/2022).

Puadi memberikan beberapa contoh kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019, yang divonis bersalah oleh pengadilan.

Beberapa pelanggaran tersebut antara lain ASN yang berperan sebagai moderator kampanye tatap muka caleg DPRD Kabupaten.

Sedangkan dalam Pilkada 2020 juga ada beberapa kasus pelanggaran, di antaranya seorang lurah di Konawe Selatan mengirim pesan ke grup WhatsApp yang isinya mendukung seorang pasangan calon.

"Ini banyak hal, tidak hanya etik, tapi juga ada pidananya."

"Strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu antara lain konektivitas pengawasan netralitas ASN dengan berbagai elemen pemerintah."

"Serta mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif," imbuh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi itu.

Bawaslu berharap melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), para ASN dapat dibina dan diawasi secara konsisten, sehingga pelanggaran serupa tidak terulang kembali pada pemilu mendatang.