Cegah Adanya Penyimpangan Dana Haji, BPKH Terapkan Konsep Whistleblowing System

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar sosialisasi anti korupsi dan benturan kepentingan dengan implementasi whistleblowing system.

Istimewa
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah saat sambutan sosialisasi anti korupsi dan benturan kepentingan dengan implementasi WBS di JW Marriot Hotel Surabaya, pada Kamis (1/12/2022) malam. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar sosialisasi anti korupsi dan benturan kepentingan dengan implementasi whistleblowing system (WBS) pada Kamis (1/12/2022) malam.

Langkah ini dilakukan demi upaya menjaga akuntabilitas BPKH dalam mengelola duit jemaah haji.

WBS merupakan kanal pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi dengan melibatkan pegawai.

BPKH menjamin, identitas diri pelapor akan terjaga jika mereka melapor adanya indikasi praktik pidana.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, implementasi WBS dilakukan dalam rangka mitigasi dari praktik tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan kerja.

Baca juga: BPKH dan Baznas Serahkan Bantuan Ambulans untuk Yayasan Rumah Khidmat Indonesia

Dalam kegiatan ini,  BPKH melibatkan sejumlah stakeholder baik internal maupun eksternal, dari mitra kemaslahatan hingga Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH.

“Partisipasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam upaya peningkatan pemahaman kesadaran akan anti korupsi. Sosialisasi ini merupakan bagian dari kewajiban institusi yang harus disampaikan kepada stakeholder,” kata Fadlul.

KPK sebagai lembaga antirasuah memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada stakeholder-stakeholder strategisnya. 

Pekan depan, BPKH bekerja sama dengan KPK akan melakukan monitoring sebagai bentuk implementasi hasil sosialisasi anti korupsi. 

Hal ini juga menjadi bentuk dukungan BPKH dalam menyambut hari antikorupsi sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2022.

Baca juga: BPKH Jajaki Kerjasama Penyediaan Transportasi dan Makanan untuk Jemaah Haji dengan Arab Saudi

BPKH berharap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) berjalan beriringan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dengan begitu dapat meningkatkan sinergitas dan integrasi kinerja BPKH dengan mitra bank penerima setoran, mitra kemaslahatan, mitra investasi serta internal BPKH,” ujarnya.

Sementara itu Pelaksana tugas (Plt) Hukum dan Kepatuhan BPKH, Ahmad Zaky menambahkan, saat ini pihaknya menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan nilai-nilai IQRA (Integrity, Quality, Respect, Accountability) yang menjadi etika atau core value insan BPKH dalam menjalankan tugas.

Kebijakan kepatuhan dilaksanakan berdasarkan prinsip, mulai dari level pimpinan dan menjadi tanggung jawab bersama. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved