Pilpres 2024
Pengamat Menilai Presiden Jokowi Enggan Ikuti Perintah PDIP Soal Capres di Pilpres 2024
Presiden Jokowi tampaknya enggan mengikuti perintah DPP PDIP terkait capres. Ini dibuktikan dari dukungannya pada Prabowo Subianto.
lihat foto
Namun, jelas Bivitri, di situ lah letak etik bagi penyelenggara negara.
Dalam berkomentar, bagi seorang penyelenggara negara, ada batas-batas etiknya.
Sebab ucapan ini bakal berpengaruh pada situasi politik bahkan kebijakan.
"Memang ada sebagian yang pasti akan bilang itu hanya basa basi. Tapi justru di situ letak etik bagi penyelenggara negara, dalam keseharian, dalam berkomentar, ada batas-batas etik yang tinggi," ujar Bivitri.
"Karena setiap perkataan seorang penyelenggara negara, apalagi presiden, bisa berpengaruh pada situasi politik, bahkan kebijakan," tambahnya.
Lebih lanjut, dalam hal perkataan Jokowi ke Prabowo, Bivitri menjelaskan hal tersebut bisa saja kelihatan remeh, tapi ada dua konteks makna di baliknya.
"Pertama dalam negosiasi politik yang sekarang ini tengah dilakukan. Kedua kebijakan yang mungkin harus atau akan diambil terkait dengan putusan MK mengenai menteri yang nyapres atau nyaleg," tegasnya.
Lebih lanjut, perkataan Jokowi ini dinilai seakan-akan Indonesia bukan lagi negara demokrasi lagi, tetapi monarki.
Sebab, penguasa selanjutnya harus disetujui oleh penguasa yang sekarang.
Juga, tindakan ini seakan-akan menunjukkan pihaknya mau bergantian dalam menduduki kursi kepemimpinan.
"Karena Prabowo kan dulu rival jokowi, jadi ganti-gantian saja. Sangat elitis, hanya siapa di lingkaran itu yang bisa ganti menggantikan," jelas Bivitri.
Tanggapan PKS
Sementara itu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pernyataan Jokowi mendukung Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024 tidak etis.
"Iya (tidak etis)," kata Juru Bicara PKS M Kholid kepada Tribunnews.com, Rabu (9/11/2022).
Kholid mengatakan presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
