Pilpres 2024

Pengamat Menilai Presiden Jokowi Enggan Ikuti Perintah PDIP Soal Capres di Pilpres 2024

Presiden Jokowi tampaknya enggan mengikuti perintah DPP PDIP terkait capres. Ini dibuktikan dari dukungannya pada Prabowo Subianto.

Editor: Valentino Verry
Tribunnews.com
Dukungan politik Presiden Jokowi pada Prabowo Subianto saat acara Perindo terkait capres di Pilpres 2024 menuai kontroversi, terutama DPP PDIP. 

“Ini mengingat, yang paling siap untuk maju tentu saja Prabowo. Dia punya partai, basis massa, popularitas tinggi dan meskipun elektabilitas masih di bawah Ganjar, bukan perkara yang sulit untuk mendongkraknya," pungkas Afrimadona.

Respons pertanyaan Hary Tanoesoedibjo

Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Bandara Senin (4/10/2022).
Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Bandara Senin (4/10/2022). (HO)

Pernyataan Jokowi soal Presiden yang akan menggantikannya nanti tersebut berawal dari permintaan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada Jokowi untuk memberikan tips agar raihan suara Perindo tinggi pada Pileg 2024 mendatang.

Harry Tanoe meminta tips kepada Presiden karena Jokowi terbukti dari Wali Kota Solo dapat menjadi Presiden Indonesia selama dua periode.

Jokowi kemudian membenarkan bahwa dirinya dari Wali Kota Solo menjadi Gubernur Jakarta lalu menjadi Presiden.

Bahkan pada periode keduanya dia mengalahkan Prabowo.

“Tadi Pak Hary menyampaikan saya ini dua kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian dua kali di pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” ujar Jokowi.

Terkait tips agar dapat terus menang, Presiden berseloroh. Ia mengatakan tips tersebut bila diceritakan akan memakan waktu yang panjang.

“Tadi Pak Hary Tanoe menyampaikan tipsnya apa, kalau cerita akan panjang sekali, silahkan bapak Ibu yang ingin tahu tips datang ke saya bawa gula dan teh,” pungkasnya.

Jokowi panen kritik

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Pilpres 2024 sepertinya jatah Prabowo Subianto memantik sejumlah kritikan.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai dukungan Jokowi kepada Prabowo, melanggar etik.

Hal ini karena lontaran Jokowi tersebut menunjukkan semacam dukungan pada calon presiden berikutnya. 

"Tentu saja sangat melanggar etik. Karena perkataannya jelas menunjukkan semacam endorsement pada calon presiden berikutnya," kata Bivitri. 

Diberitakan Tribunnews.com, ia juga menambahkan, banyak respons dari elite partai yang mengatakan tindakan tersebut hanya sekadar basa-basi.

Sumber: Tribunnews
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved