Pemprov Jateng Ambil Langkah Serius Atasi Ancaman Krisis Pangan 2023, Optimistis Produksi Pangan

"Insyaallah kita optimis, Tentu saja tidak semata-mata optimis, kita juga ada strategi untuk mengantisipasi hal-hal yang banyak dikhawatirkan oleh banyak pihak termasuk kami. Dengan strategi dan usaha kami optimis (memasuki 2023)," imbuhnya.

Selain produksi pangan strategis pajale, Jawa Tengah juga melimpah produksi pangan alternatif seperti ubi kayu yang produksinya mencapai 2.288.971 ton di September 2022, ubi jalar 114.415 ton, kacang tanah 58.423 ton dan kacang hijau 24.590 ton.

Intervensi Harga Pangan

Upaya peningkatan kuantitas tanaman pangan, juga didukung dengan stabilisasi stok dan harga.

Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jateng mencatat, produksi pangan pokok seperti beras memang mengalami surplus.

Data prognosa (perkiraan) yang dikompilasi oleh Dishanpan hingga akhir Desember 2022 ketersediaan beras di Jateng mencapai 10.038.575 ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi diperkirakan 3.244.363 ton.

Namun demikian, kelebihan produksi beras tidak lantas menjaga harga tetap stabil. Kepala Dishanpan Jateng Dyah Lukisari mengatakan, harga beras dipengaruhi juga oleh dinamika pasar.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) harga beras dengan kualitas tertentu mengalami kenaikan.

Harga beras kualitas bawah I misalnya, dari harga awal pada 14 Oktober 2022 yang Rp 9.050, tercatat mengalami kenaikan pada 21 Oktober 2022 menjadi Rp 9.100.

Kenaikan juga terjadi pada beras kualitas medium II dari harga Rp 9.950 menjadi 10.050 pada periode yang sama.

Dyah menjelaskan, selain pengaruh belum adanya panen terjadi pula kenaikan permintaan. Ia menyebutkan adanya informasi sebuah perusahaan swasta yang melakukan pembelian beras cukup besar.

Hal itu secara tidak langsung ikut mengerek harga beras di pasaran.

Oleh karena itu, beberapa strategi telah dirancang untuk menstabilkan harga dan pasokan. Di antaranya dengan program subsidi kepada konsumen atau produsen, disesuaikan dengan kondisi harga pangan saat itu.

"Kita akan terapkan subsidi dengan APBD untuk harga naik atau turun. Selama ini kan dengan CSR. Anggaran sudah disiapkan cuma cara mengoperasionalkan secara administrasi kita rembug TAPD dan inspektorat. Prinsipnya harga naik atau turun, bisa kita subsidi harga plus bantuan distribusi," urainya.

Program ini menurut Dyah sudah diterapkan oleh Pemprov Jateng. Seperti yang diperintahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Gerakan ASN Berbagi dengan cara membeli komoditas tomat, kubis dan telur yang saat itu harganya anjlok.