VIDEO Dialog Anies Baswedan dengan KOPAJA sempat Memanas

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menemui massa aksi yang menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/10/2022).

Ia didampingi dengan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang tepat berada di samping kiri Anies.

Diketahui, Perwakilan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jeanny Silvia melakukan Drop Out (DO) terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

DO tersebut dilakukan dengan catatan bahwa setelah memberikan rapor merah tahun lalu, mereka tidak melihat Anies mampu menyelesaikan tugasnya terhadap berbagai permasalahan yang ada di DKI Jakarta.

Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, dialog yang awalnya berjalan santai, sempat sedikit memanas.

Hal tersebut saat perwakilan dari KOPAJA meminta Anies untuk menandatangani surat perjanjian bahwa ia akan menjamin Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan bertanggung jawab terhadap permasalahan di ibu kota.

Baca juga: VIDEO Anies Baswedan Berdialog Sambil Lesehan Dengan Massa Aksi KOPAJA

"Kami minta Bapak Anies dan Bapak Arisa menandatangani surat ini," ujar Jeanny Silvia selaku perwakilan dari KOPAJA.

Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Anies. Menurutnya tidak mudah untuk memaksa seseorang untuk menandatangani surat yang belum pernah dipelajari.

"Ketika seorang gubernur menandatangani, itu bukan hanya dibaca lima atau 10 menit. Harus dipelajari karena ada prosesnya, supaya bisa dipertanggungjawabkan," tegas Anies.

Dengan tegas Anies menolak untuk merendahkan tanda tangan dirinya sebagai gubernur untuk menandatangani sesuatu yang belum ia pelajari.

Baca juga: Anies Baswedan Saksikan Kerja Sama PAM Jaya dengan Moya Indonesia untuk Layanan Air 100 Persen

Ucapan Anies pun langsung disambut sorakan dari massa aksi yang terlihat kecewa dengan sikap Anies.

Menanggapi situasi tersebut, Anies meminta massa aksi untuk harus saling menghormati.

"Ketika anda berbicara, tidak ada yang memotong. Maka anda juga harus saling menghormati," ucap Anies.

Baca juga: 150 Ribu Relawan Bakal Ramaikan Pelepasan Anies Baswedan sekaligus Kasih Mandat jadi Presiden 2024

Diberitakan sebelumnya, Perwakilan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jeanny Silvia melakukan Drop Out (DO) terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

DO tersebut dilakukan dengan catatan bahwa setelah memberikan rapor merah tahun lalu, mereka tidak melihat Anies mampu menyelesaikan tugasnya terhadap berbagai permasalahan yang ada di DKI Jakarta.

"Hari ini kami dengan tegas menyatakan melakukan DO terhadap Anies Baswedan dari DKI Jakarta," ucap Jeanny di tengah aksi tersebut, pada Jumat (14/10/2022).

Jeanny menjelaskan, berangkat dari persoalan-persoalan tersebut, ada beberapa yang menjadi catatan inti berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Baca juga: ANIES Baswedan Beberkan Terobosan Pulihkan Ekonomi setelah Pandemi Covid-19

Kemudian, Jeanny menginformasikan masalah yang juga bisa segera diselesaikan. Misalnya polusi udara di DKI Jakarta, di mana ia mengklaim bahwa warga sudah menang sejak tahun lalu.

"Tapi sampai saat ini belum ada tindakan praktis atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan alih-alih banding yang sedang berjalan," ujar Jeanny.

Lebih lanjut Jeanny juga menjelaskan fokus lain ada persoalan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas yang sebenarnya sudah selesai draftnya.

Ia sangat menyayangkan sikap Anies yang malah safari politik, tetapi tidak menandatangani draft tersebut.

Baca juga: VIDEO Momen Makan Siang Terakhir Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta

Sementara itu, warga Pancoran Buntu II, Lilik Sulistyo menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) 207 Tahun 2016 tersebut sangat mengancam keluarganya.

"Dan Pak Anies waktu itu akan mencabut pergub tersebut. Namun nyatanya hingga saat ini, H-2 sebelum lengser, belum dicabut juga," kata Lilik.

Selain itu, warta Pulau Pari, Asmania menceritakan bahwa ia bertahun-tahun hidup di pulau tersebut.

Ia menuntut Anies supaya menghentikan reklamasi pulau dan privatisasi pulau-pulau kecil, termasuk yang ada di Pulau Pari.

Baca juga: ANIES Baswedan Ungkap Tiap 800 M di Jakarta Ada Taman, Trotoar 265 Km, dan 103 Km Jalur Sepeda

"Warga kami banyak yang merasakan diskriminasi akibat privatisasi pulau itu," beber Asmania.

Kemudian, Jeanny membeberkan beberapa hal desakan KOPAJA terhadap Anies. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan Peraturan Gubernur terkait Pengendalian Polusi di DKI Jakarta;

2. Hentikan privatisasi air dan wujudkan remunisipalisasi;

3. Mencabut Pergub Nomor 207 tahun 2016;

4. Mengesahkan Peraturan Daerah terkait Pelindungan Penyandang Disabilitas;

5. Mengesahkan Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum;

6. Memastikan penghentian reklamasi;

7. Menghentikan pembangunan tanggul laut;

8. Menghentikan betonisasi dalam pengendalian banjir;

9. Memastikan ketersediaan aksesibilitas hunian layak;

10. Memastikan kemudahan tes, vaksin dan obat atas Covid-19;

11. Mencabut Peraturan Daerah tentang ketertiban umum;

12. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat indonesia.

Jeanny menegaskan, massa aksi akan menunggu di lokasi hingga Anies menemui mereka untuk memberikan pernyataan.

Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, massa aksi telah berkumpul dan menyuarakan aspirasi mereka sejak sekira pukul 14.00 WIB.

Baca juga: ANIES Baswedan Wujudkan Keadilan Sosial Lewat Ketahanan Pangan, Kesehatan, Hunian, dan Pendidikan

Puluhan massa aksi tersebut terdiri tidak hanya mahasiswa dan organisasi atau komunitas saja, melainkan terdapat para warga yang diduga terdampak akibat pergub tersebut.

Bahkan tidak sedikit anak kecil yang dilibatkan oleh mereka dalam aksi KOPAJA di depan Balai Kota DKI Jakarta itu.

Sejumlah spanduk tuntutan juga dibentangkan oleh mereka di depan pagar Balai Kota DKI Jakarta yang dijaga oleh belasan aparat kepolisian. (m36)