Heru Budi Hartono jadi Pj Gubernur DKI, Akankah PSI tak Lagi Dijuluki 'Partai Seputaran Ibu Kota'?

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan partainya di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat ikut mengusulkan Heru menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.

“Sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian penuh kami terhadap Provinsi DKI Jakarta. Kami mendukung penuh Heru Budi Hartono sebagai calon Pj Gubernur yang diusulkan dari Fraksi PSI,” kata Michael, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Ahmad Riza Patria Pamit Jelang Lengser 16 Oktober, Mohon Maaf Jika Ada Salah selama Bertugas 

Michael mengatakan, PSI juga mengusulkan dua nama lainnya guna memenuhi hasil keputusan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta, yaitu Sekda DKI Jakarta Marullah Matali dan juga Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.

Hal ini sebagaimana permintaan dari Kemendagri, bahwa DPRD DKI Jakarta diperkenankan mengusulkan tiga kandidat sebagai Pj Gubernur. Tiga nama yang nantinya paling banyak diusulkan sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta diserahkan ke Kemendagri.

Rapat itu menyebut, agar setiap fraksi mengusulkan tiga nama, nantinya tiga figur yang paling banyak disebut bakal direkomendasikan kepada Kemendagri.

“Kami ikuti aturan Rapimgab. Kalau memang harus tulis tiga nama, kami tetap tulis tiga nama. Tapi perlu saya pertegas bahwa dukungan PSI sepenuhnya untuk Pak Heru. Bagi kami, Pak Heru harga mati untuk memimpin DKI Jakarta dari pilihan yang ada,” jelas Michael.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Sebut Anies Baswedan Dilarang Penjenamaan Kota Tua Jakarta jadi Batavia

Menurut dia, ada tiga alasan utama PSI mengunggulkan Heru sebagai Pj Gubernur DKI. Pertama, dia memiliki banyak pengalaman di DKI Jakarta, karena pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

“Pak Heru sangat memahami seluk beluk problema DKI Jakarta, mampu mengelola anggaran agar tepat sasaran,” ucapnya.

Alasan kedua, sambung Michael, selama ini Jakarta kesulitan memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena lemahnya sinergitas Jakarta dengan pemerintah pusat.

Michael yakin dengan latar belakang jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru adalah pilihan paling tepat yang dapat mengoptimalkan sinergi Pusat dan Jakarta.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Umumkan Pemberhentian, Anies Baswedan Tidak Boleh Ambil Kebijakan Strategis

“Pak Heru orang yang sangat dan paling dipercaya Presiden Jokowi bahkan sejak Pak Jokowi di Jakarta. Sebagai Kasetpres, Pak Heru tahu seluruh jadwal kegiatan Presiden, paham prioritas Presiden, dan hafal betul visi dan pemikiran Presiden,” ungkap Michael.

Selain itu, Heru diharapkan bisa optimalkan sumber daya dan jaringan pemerintah pusat untuk pembangunan Jakarta.

Pj Gubernur nantinya akan menjabat lebih dari dua tahun dan bertanggung jawab menyusun dan mengeksekusi tiga tahun masa APBD yaitu 2023, 2024, dan 2025, yang totalnya akan mendekati Rp 300 triliun.

“Tanggung jawab besar ini adalah momentum, supaya prioritas kerja pusat dan struktur pemerintahan Jakarta benar-benar sinergis. Visi Pj Gubernur Jakarta adalah visi Presiden, sepenuhnya harus dan akan selaras satu sama lain,” jelasnya.

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Tidak Masalah Jika Tiga Nama Usulan Pj Gubernur DKI Tidak Dipilih Presiden Jokowi

Alasan ketiga di balik dukungan PSI Jakarta terhadap Heru adalah konteks transisi Jakarta yang tidak lama lagi akan kehilangan status Ibu Kota Negara (IKN).