Pencopotan Hakim MK Aswanto oleh DPR Dinilai Tidak Sah, Jokowi Diminta Tak Terbitkan Keppres

Maka itu, Jimly menilai tindakan DPR sama saja memecat Aswanto tanpa dasar dan melanggar prosedur hukum.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai, dicopotnya hakim MK Aswanto dan digantikan oleh Guntur Hamzah oleh Komisi III DPR, tidak sah. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai, dicopotnya hakim MK Aswanto dan digantikan oleh Guntur Hamzah oleh Komisi III DPR, tidak sah.

"Jadi Aswanto masa tugasnya itu kalau mengikuti undang-undang lama, masih sampai bilang Maret 2024. Jadi, masih satu tahun setengah lagi."

"Dengan undang-undang baru (UU 7/2020), maka masa tugasnya di MK itu sampai Maret 2029. Jadi, tambah lima tahun," kata Jimly kepada wartawan, Jumat (30/9/2022).

Maka itu, Jimly menilai tindakan DPR sama saja memecat Aswanto tanpa dasar dan melanggar prosedur hukum.

"Karena itu, Presiden saya anjurkan tidak menanggapi dan tidak mengeluarkan keppres untuk pemberhentian Aswanto, dan apalagi mengangkat hakim penggantinya. Itu tidak sah," paparnya.

Jimly mengatakan, jika itu dilakukan Presiden, maka keputusan tersebut bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: Putra Bungsu Putri Candrawathi yang Masih Balita Bakal Diasuh Neneknya yang Berumur 82 Tahun

"Gampang sekali Keppres itu tidak sah, karena sudah tahu dasarnya tidak ada, prosedur dilangkahi dengan semena-mena, sewenang-wenang, maka jauh lebih baik bagi Presiden tidak menerbitkan keppres sama sekali," bebernya.

Sementara, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto memastikan, pencopotan Aswanto sebagai hakim MK dan digantikan Guntur Hamzah, sesuai prosedur.

Sebab, DPR telah menerima surat pergantian hakim dari MK, untuk mengonfirmasi hakim-hakim yang telah diajukan oleh DPR.

Baca juga: Pesan Putri Candrawathi Sebelum Ditahan kepada Anak-anaknya: Belajar yang Baik dan Gapai Cita-cita

Hal itu sekaligus menjawab pertanyaan publik, seolah-olah DPR tiba-tiba mengganti hakim MK. Sebelumnya, rapat paripurna pada Kamis (29/9/2022), DPR menyetujui Guntur Hamzah menggantikan Aswanto.

"Ada surat dari MK, untuk mengonfirmasi hakim-hakim yang diajukan oleh DPR. Begitu juga MA, lembaga yudikatif juga eksekutif."

"Nah, DPR anggap konfirmasi ini kita jawab saja dengan kita mau ganti orang," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Sambangi Rutan Bareskrim, Kuasa Hukum Siapkan Mental Bripka Ricky Rizal Hadapi Persidangan

Pria yang akrab disapa Pacul itu lantas membeberkan alasan pemilihan Guntur Hamzah menggantikan Aswanto.

Menurutnya, Guntur Hamzah memiliki pemahaman yang luas soal administrasi.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved