Kontroversi Ucapan Effendi Simbolon
Pengamat: Waspadai Politisasi Konflik Effendi Simbolon Vs Jenderal Dudung Abdurachman
Pengamat militer ISESS Khairul Fahmi berharap tak ada upaya politisasi dalam konflik ffendi Simbolon vs Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
Penulis: Valentino Verry | Editor: Valentino Verry
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi meminta masyarakat bijak dalam menyikapi konflik yang kini terjadi antara KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Effendi Simbolon.
Jika berlanjut, tanpa ada kendali, kemungkinan besar konflik itu sudah dipolitisasi.
Demikian dikatakan Fahmi saat diwawancara Tribunnews, Jumat (16/9/2022).
Fahmi berharap konflik ini disudahi dengan damai, dan tidak mempengaruhi proses pergantian Panglima TNI.
Namun demikian, hal tersebut dapat terjadi dengan catatan bahwa polemik tersebut memang sesuatu yang alamiah dan bukan bentuk politisasi yang ditujukan mengganggu proses pergantian Panglima TNI.
Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun akhir tahun ini.
Secara normatif, saat ini hanya ada tiga Perwira Tinggi TNI yang berpeluang menggantikannya yakni KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
"Menurut saya, polemik Dudung-Effendi itu mestinya tidak akan berdampak pada proses pergantian Panglima TNI," kata Fahmi.
Baca juga: Effendi Simbolon Minta Maaf, MKD Setop Laporan Soal Pernyataan TNI Seperti Gerombolan
"Tentunya dengan catatan, jika polemik itu memang sesuatu yang alamiah, bukan bentuk politisasi yang memang ditujukan untuk mengganggu proses tersebut," sambungnya.
Menurutnya, publik tidak perlu berprasangka.
Bagaimanapun, lanjut dia, nanti bisa dilihat, apakah polemik tersebut sesuatu yang alamiah atau by design (dirancang).
"Mengingat pangkal persoalannya adalah sebuah pernyataan yang dinilai tidak bijak dan menyakiti perasaan prajurit," katanya.
Baca juga: Connie Rahakundini Sebut KSAD Dudung Salahi Wewenang Kerahkan Kecaman untuk Effendi Simbolon
Menurut Fahmi, respons kelembagaan mestinya tidak impulsif, melainkan merujuk pada ketentuan perundang-undangan.
Karena polemik tersebut berkaitan dengan kelembagaan dan hubungan antarlembaga negara, menurutnya langkah berikutnya adalah menghentikan reaksi para prajurit setelah Effendi meminta maaf secara terbuka.
Menurutnya, hal tersebut bukan sesuatu yang sulit.
Baca juga: Jenderal Dudung Abdurachman Maafkan Effendi Simbolon, Perintah Anak Buah Hentikan Kecaman
