Jelang Pensiun, Anies Baswedan Malah Digoyang Isu Anggaran, Banggar DPRD DKI Nilai Berkualitas Buruk

Termasuk, ujar dia, untuk alokasi penyertaan modal daerah (PMD) dengan harapan perseroan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Padahal program-program yang dihapuskan atau dikurangi anggarannya dapat mempercepat pemulihan dampak Covid-19 atau untuk kepentingan publik. Program-program tersebut seperti penghapusan pelatihan UMKM, penghapusan pelatihan kerja, penurunan anggaran Labkesda, ataupun belum sepenuhnya dilakukan pembayaran pelunasan utang PSO (public service obligation) pada Transjakarta,” jelas August.

Sementara itu anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Syahroni memandang SiLPA tahun Anggaran 2021 merugikan masyarakat.

Fraksi PAN memandang, hal itu menandakan pembangunan tidak terealisasi secara maksimal, padahal masyarakat membayar pajak setiap saat.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta transparan menyajikan secara rinci berapa nilai silpa efisiensi, dan berapa nilai silpa dari gagalnya pekerjaan atau proyek.

“Hal ini dirasa penting untuk masyarakat agar mengetahui, sejauh mana kinerja eksekutif melayani masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik,” kata Syahroni.

Sedangkan Sekretaris II Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Solikhah mengatakan, Fraksi PKS menilai SiLPA APBD tahun 2021 yang besar yaitu Rp 9,72 triliun.

Partai pendukung Anies Baswedan saat Pilkada 2017 lalu ini memandang, harusnya anggaran bisa digunakan secara efektif bagi pemulihan ekonomi dan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

“(Termasuk) pemulihan ekonomi berbasis UMKM pengembangan pariwisata maupun penambahan modal bagi BUMD yang potensial dan harus dipulihkan akibat pandemi perlu menjadi prioritas, di samping juga pemulihan sektor kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak,” kata Solikhah.

Kemudian Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Purwanto mengatakan, Pemprov DKl Jakarta harusnya dapat mengalokasikan anggaran secara optimal pada kegiatan program pengendali banjir.

Termasuk proyek abrasi serta program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MB), sehingga nilai SiLPA tidak terlalu besar.

“Diharapkan kedepannya, Pemprov DKI Jakarta dapat memaksimalkan tata kelola keuangan daerah sesuai perencanaan yang jauh lebih baik,” ujar Purwanto.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, tingginya nilai SiLPA tahun anggaran 2021 sebesar Rp 9,72 triliun itu terdiri dari SiLPA yang telah ditetapkan peruntukkannya atas dana BLUD (badan layanan umum daerah), BOS (bantuan operasional sekolah) dan PEN (pemulihan ekonomi nasional) sebesar Rp 3,79 triliun dan silpa yang belum ditetapkan peruntukkan sebesar Rp 5,93 triliun.

Silpa sebesar Rp 5,93 triliun salah satunya disebabkan karena adanya penerimaan yang tidak diprediksi sebelumnya atas DBH (dana bagi hasil) triwulan IV tahun 2021 sebesar Rp 5,08 triliun pada tanggal 16 Desember 2021.

Kemudian adanya pelunasan piutang pajak DH tahun 2020 sebesar Rp 3,1 triliun pada tanggal 30 Desember 2021.

“Atas nilai SiLPA tersebut digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan pada awal tahun 2022, terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pembayaran utang,” demikian pidato Anies yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di DPRD DKI Jakarta.