Anies Baswedan
Jelang Pensiun, Anies Baswedan Malah Digoyang Isu Anggaran, Banggar DPRD DKI Nilai Berkualitas Buruk
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri menyoroti penyerapan anggaran Pemprov DKI pada 2021 buruk.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Valentino Verry
lihat foto
Pasalnya pada tahun 2021 lalu, Pemprov hanya mampu mendapat 50,79 persen atau Rp 383,8 miliar dari target Rp 755,7 miliar.
"Dalam menetapkan target pendapatan retribusi daerah kedepan harus lebih realistis, logis, wajar sesuai potensi yang nyata di lapangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan," kata Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf.
Komisi D bidang Pembangunan mengimbau agar Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI lebih intens berkomunikasi dengan kelompok kerja (Pokja) sehingga meminimalisir gagal lelang yang kerap terjadi.
“Mohon menjadi catatan, BPPBJ maupun Pokja tidak saling lempar tanggungjawab dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sering terjadinya gagal lelang sehingga menghambat pengadaan barang serta program pembangunan bagi masyarakat luas," kata Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif.
Terakhir, Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat mendorong Dinas Kesehatan DKI untuk meningkatkan sarana dan prasarana di sejumlah Rumah Sehat (RS) sehingga masyarakat dapat terlayani secara optimal.
"Misal keterbatasan lahan parkir di RSUD Johar Baru, masalah pengalihan aset untuk pembangunan gedung baru di RSUD Cempaka Putih, rencana pengembangan RSUD Tanah Abang dan masalah akses di RSUD Kemayoran,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo.
Sementara itu Ketua TAPD DKI Jakarta Marullah Matali memastikan akan mengevaluasi secara menyeluruh catatan Komisi terhadap P2APBD DKI 2021.
"Setelah ini kami akan bahas dengan teman-teman di lingkup TAPD dan SKPD untuk membahas rekomendasi dari masing-masing komisi. Jadi ini kami cermati betul yang telah disampaikan," kata Marullah.
Seperti diberitakan, empat fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2021.
Keempat fraksi itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan mengatakan, nilai SiLPA tahun 2021 adalah Rp 9.721.718.831.341 yang berasal dari surplus sebesar Rp 3.947.969.038.435 dan pembiayaan neto sebesar Rp 5.773.749.792.906. Kata dia, SiLPA 2021 mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibandingkan tahun Anggaran 2020 yang sebesar Rp 5.165.696.290.359.
“Keberadaan SiLPA sebesar Rp 9,72 triliun membuktikan bahwa Pemprov DKI tidak cermat dalam melakukan perencanaan program dan penganggaran,” ujar August saat rapat paripurna pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun 2021 di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (24/8/2022).
August menyatakan, Fraksi PSI menyayangkan tingginya nilai SiLPA, hal ini justru menandakan banyak program yang disusun pemerintah daerah justru tidak terealisasi dengan maksimal.
“Kami menyoroti rendahnya realisasi pada penyertaan modal daerah sebesar 61,1 persen atau menyisakan anggaran sebesar Rp 3,7 triliun,” katanya.
Menurut dia, hal ini menjadi anomali, pasalnya pada pembahasan perubahan APBD 2021 justru terdapat program-program yang dihapuskan atau dikurangi pembiayaannya untuk mengakomodir penganggaran pada program lain.
