Dukcapil DKI Jakarta Optimistis Pembaruan Adminduk Tetap Berjalan Walaupun DPRD Bakal Bentuk Pansus

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang melakukan perubahan administrasi kependudukan (Adminduk) warga.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta optimistis proses perubahan administrasi kependudukan warga akan tetap berjalan sesuai rencana, meski DPRD DKI Jakarta bakal membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Pansus dibuat untuk menindaklanjuti polemik di masyarakat buntut perubahan nama jalan di permukimannya.

"Saya optimistis dari kondisi hingga hari ini,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin pada Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Terkait Perubahan Nama Jalan, Ada Sekitar 654 Warga Jakpus Bakal Mengurus Administrasi Kependudukan

Baca juga: Netizen Julit, Sikap Baik Gibran Dianggap Pencitraan, Terkait Administrasi Kependudukan yang Lamban

Baca juga: Urus Administrasi Kependudukan di Jakarta Utara Hanya 15 Menit

Budi berujar bahwa realisasi pembaruan dokumen kependudukan bagi warga yang terkena perubahan nama jalan itu telah menembus 90 persen lebih untuk KTP elektronik dan KK.

Hingga kini petugas Dukcapil di lapangan masih merampungkan pemberian dokumen baru kepada masyarakat setempat, mulai dari KTP-el, KIA, dan KK.

“Masyarakat yang awalnya menolak, setelah kami sosialisasikan alhamdulillah sudah banyak yang menerim. Begitupun di wilayah Tanah Tinggi (Jakarta Pusat) dan juga Bambu Apus (Jakarta Timur),” ujar Budi.

Berdasarkan catatannya, realisasi pembaruan KK bagi warga setempat telah mencapai 100 persen, sedangkan KTP-el 90 persen.

Khusus di Tanah Tinggi yang awalnya ada penolakan, kini sudah mencapai 100 persen sedangkan Bambu Apus masih berproses.

“Nanti kami infokan selanjutnya untuk tahap dua masih belum ada info pastinya, karena masih dalam pembahasan,” ucap Budi.

BERITA VIDEO: Diduga Pegawai Desa Tak Berikan Bukti Pembayaran Saat Proses Pembayaran AJB

Menurut Budi, realisasi perubahan KK melampaui target, karena berbagai alasan.

Misalnya, adanya penamaan jalan di Kepulauan Seribu, di mana sebelumnya tanpa nama.

"Selain itu, saat di lapangan ternyata ada penambahan karena ada masyarakat yang baru pindah, dan belum masuk data jadi ada yang memperbarui KK katena berumah tangga,” jelas Budi.

Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti polemik perubahan nama di sejumlah jalan Ibu Kota.

Pengawas pemerintah daerah itu bahkan berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami persoalan tersebut.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menjelaskan, warga mengeluhkan kebijakan perubahan nama sejumlah jalan karena berimbas pada pengurusan sejumlah dokumen.

Mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) serta dokumen kependudukan lainnya.

"Kami akan membentuk Pansus terkait pergantian nama, sesuai usulan dari kawan-kawan. Iya supaya dikemudian hari tidak terjadi kejadian seperti ini lagi, ini kan baru tahap awal pergantian nama jalan tersebut. Tahap berikutnya katanya akan ada banyak nama jalan yang akan diganti," kata Mujiyono berdasarkan keterangannya, Kamis (14/7/2022).

Data : proses pembaruan dokumen sampai Jumat (15/7/2022) pukul 13.00.

- Jumlah target cetak KK 1.358
- Jumlah target cetak KTP 2.909

- Total jumlah KK terproses 1.699
- Total jumlah KTP terproses 2.905

1. Jakarta Pusat
- Target: 373 KTP dan 178 KK
- Terproses : 611 KTP dan 282 KK

2. Jakarta Timur
- Target : 1.817 KTP dan 830 KK
- Terproses : 1.411 KTP dan 863 KK

3. Jakarta Barat
- Target : 101 KTP dan 44 KK
- Terproses : 110 KTP dan 62 KK

4. Jakarta Selatan
- Target : 618 KTP dan 306 KK
- Terproses : 609 KTP dan 336 KK

5. Kepulauan Seribu
- Target : 0 KTP dan 0 KK
- Terproses : 164 KTP dan 156 KK