Dukcapil DKI Jakarta Optimistis Pembaruan Adminduk Tetap Berjalan Walaupun DPRD Bakal Bentuk Pansus

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang melakukan perubahan administrasi kependudukan (Adminduk) warga.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta optimistis proses perubahan administrasi kependudukan warga akan tetap berjalan sesuai rencana, meski DPRD DKI Jakarta bakal membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Pansus dibuat untuk menindaklanjuti polemik di masyarakat buntut perubahan nama jalan di permukimannya.

"Saya optimistis dari kondisi hingga hari ini,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin pada Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Terkait Perubahan Nama Jalan, Ada Sekitar 654 Warga Jakpus Bakal Mengurus Administrasi Kependudukan

Baca juga: Netizen Julit, Sikap Baik Gibran Dianggap Pencitraan, Terkait Administrasi Kependudukan yang Lamban

Baca juga: Urus Administrasi Kependudukan di Jakarta Utara Hanya 15 Menit

Budi berujar bahwa realisasi pembaruan dokumen kependudukan bagi warga yang terkena perubahan nama jalan itu telah menembus 90 persen lebih untuk KTP elektronik dan KK.

Hingga kini petugas Dukcapil di lapangan masih merampungkan pemberian dokumen baru kepada masyarakat setempat, mulai dari KTP-el, KIA, dan KK.

“Masyarakat yang awalnya menolak, setelah kami sosialisasikan alhamdulillah sudah banyak yang menerim. Begitupun di wilayah Tanah Tinggi (Jakarta Pusat) dan juga Bambu Apus (Jakarta Timur),” ujar Budi.

Berdasarkan catatannya, realisasi pembaruan KK bagi warga setempat telah mencapai 100 persen, sedangkan KTP-el 90 persen.

Khusus di Tanah Tinggi yang awalnya ada penolakan, kini sudah mencapai 100 persen sedangkan Bambu Apus masih berproses.

“Nanti kami infokan selanjutnya untuk tahap dua masih belum ada info pastinya, karena masih dalam pembahasan,” ucap Budi.

BERITA VIDEO: Diduga Pegawai Desa Tak Berikan Bukti Pembayaran Saat Proses Pembayaran AJB

Menurut Budi, realisasi perubahan KK melampaui target, karena berbagai alasan.

Misalnya, adanya penamaan jalan di Kepulauan Seribu, di mana sebelumnya tanpa nama.

"Selain itu, saat di lapangan ternyata ada penambahan karena ada masyarakat yang baru pindah, dan belum masuk data jadi ada yang memperbarui KK katena berumah tangga,” jelas Budi.

Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti polemik perubahan nama di sejumlah jalan Ibu Kota.